Prabowo: Penyelundupan dan tambang ilegal rugikan negara, tindak aparat yang terlibat
Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025). Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk memberantas praktik penyelundupan, pembalakan liar, dan pertambangan ilegal yang dinilai telah merugikan perekonomian nasional dan melemahkan kedaulatan negara.
“Kita sudah kerahkan TNI dan Polri, tapi masih ada pihak-pihak yang tidak menghormati hukum. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025).
Presiden mengungkapkan dirinya menerima laporan adanya keterlibatan oknum aparat, baik dari unsur TNI maupun Polri, dalam praktik penyelundupan, termasuk penyelundupan timah yang telah berlangsung lama.
“Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan pemerintah tidak boleh ragu mengakui kelemahan, namun harus memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan persoalan kebocoran sumber daya nasional. Menurutnya, kebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan sejak awal pemerintahan menjadi kunci tersedianya anggaran negara saat ini.
“Kalau di awal kita tidak lakukan efisiensi, kita tidak akan sekuat sekarang. Uang negara ada karena kita tutup kebocoran,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti banyaknya regulasi yang justru menghambat kepentingan rakyat. Ia menegaskan seluruh kebijakan harus merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus kita ubah. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan pemerintah telah mencabut dan menguasai kembali sekitar empat juta hektare lahan konsesi serta menghentikan penerbitan dan perpanjangan izin di sektor kehutanan, pertambangan, dan energi sepanjang tahun ini untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga memperingatkan para pimpinan lembaga negara agar menjaga uang rakyat dan tidak lalai dalam menjalankan amanah. Ia meminta seluruh jajaran memberikan penghargaan kepada petugas di lapangan yang bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam melayani rakyat.
“Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia karena punya pemerintah dan aparat yang bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Hutomo Budi


