Prabowo resmikan 166 Sekolah Rakyat, harapan baru keluarga miskin
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). Foto : Biro Pers Setpres
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan bahwa mayoritas peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu. Sebanyak 67 persen orang tua siswa berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, dengan mata pencaharian sebagai buruh harian, buruh tani, nelayan, pemulung, tukang ojek, serta pekerja informal lainnya.
"Sekitar 60% orang tua siswa bekerja sebagai buruh harian, buruh tani, nelayan, pemulung, tukang ojek, dan pekerjaan informal lainnya sementara 67% berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan," papar Gus Ipul.
Ia menambahkan, 65 persen orang tua siswa memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang. Selain itu, terdapat 454 siswa yang sebelumnya belum pernah bersekolah atau tidak sempat mengenyam pendidikan, sementara 298 siswa lainnya mengalami putus sekolah, bahkan sebagian sudah bekerja di usia sangat muda.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak dijalankan seperti sekolah pada umumnya. Program ini dirancang sebagai ekosistem perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, pembinaan karakter, serta pendampingan psikologis selama 24 jam di asrama,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarganya. Hal ini dilakukan melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, perbaikan rumah tidak layak huni, serta program pemberdayaan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Sesuai Inpres, Sekolah Rakyat tidak hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya. Anak-anak dipersiapkan untuk melanjutkan ke SMA Garuda, perguruan tinggi, menjadi pekerja terampil, atau wirausaha mandiri,” tegas Gus Ipul.
Peresmian Sekolah Rakyat turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah kepala daerah.
Hutomo Budi


