Purbaya sebut bank Himbara "ngebut" salurkan dana pemerintah Rp200 T

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, penyaluran dana pemerintah senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berjalan dengan cepat, atau dia sebut sebagai ngebut.

“(Penyalurannya) Sudah bagus. Bank-bank pada ngebut lah. Saya pikir ada beberapa yang minta tambahan lagi, jadi mereka mampu menyalurkan,” kata Purbaya di Jakarta, Senin.

Menurut Purbaya, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu membuat perbankan untung, mengingat bank bisa menyalurkan kredit dalam volume besar dengan modal yang relatif kecil.

Dia pun menyatakan, ide ini tidak mempengaruhi kebijakan fiskal, terutama dalam struktur APBN, lantaran penerapannya bersifat sebagai pengelolaan kas.

Bendahara negara ini juga mengaku telah berkonsultasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran peraturan atau prosedur sebelum menerapkan kebijakannya tersebut.

“Sebelum saya pindahkan, saya sudah cek dengan biro hukum saya di sini. Dirjen Bendahara ya. Nggak apa-apa, katanya. Jadi rasanya nggak ada masalah, kan tujuannya hanya untuk mendorong ekonomi gerak saja,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa pemanfaatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun yang ditempatkan pada Himbara dan BSI telah direalisasikan sebagai kredit secara bertahap.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae tak menjelaskan secara rinci sektor-sektor penerima kredit dengan dana yang berasal dari pemerintah, namun menyebutkan bahwa penyalurannya sudah cukup signifikan.

Terkait dengan strategi dan proyeksi bisnis Himbara plus BSI, Dian menilai bahwa lima bank mitra pemerintah ini dapat mengelola penempatan dana Rp200 triliun secara optimal. Dana ini disalurkan pada sektor-sektor yang saat ini memiliki potensi pertumbuhan, dengan penyaluran kredit sesuai dengan risk appetite dan expertise masing-masing bank.

Dian menambahkan bahwa OJK mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah, baik dari sisi demand maupun supply, guna mendorong program perekonomian nasional untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.