Wamenhaj Dahnil tekankan reformasi layanan haji di Bengkulu

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi layanan haji secara menyeluruh, termasuk pembenahan internal, transformasi digital, dan penguatan ekosistem ekonomi haji. Pesan ini ia sampaikan dalam Dialog Perhajian dan Pembinaan ASN di Kanwil Kemenhaj Provinsi Bengkulu, Rabu (10/12/2025).

Acara tersebut dihadiri jajaran Kanwil, Kakan Kemenhaj kabupaten/kota, Ketua MUI, pimpinan ormas keagamaan, serta perwakilan KBIHU, PPIU, dan PIHK. Dahnil hadir mengenakan seragam PSL (Pakaian Sarung Lengkap), yang disebutnya sebagai simbol identitas dan karakter Kemenhaj yang terus diperkuat.

PSL sebagai simbol nilai dan karakter

“PSL ini bukan sekadar seragam. Ini simbol identitas yang terinspirasi dari para pendiri bangsa seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, dan H. Agus Salim,” kata Dahnil.

Ia menekankan bahwa busana dan simbol publik merupakan bagian dari komunikasi kepemimpinan. Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian pada simbol-simbol kebangsaan sebagai representasi karakter pemimpin.

Haji sebagai pembangun karakter kebangsaan

Dahnil menegaskan bahwa pada era Kemenhaj, haji tidak lagi dipandang sebagai ritual belaka. “Para haji pendiri bangsa dahulu kembali dengan semangat perjuangan dan modernitas. Itulah nilai historis yang ingin kita hidupkan kembali,” ujarnya.

Transformasi layanan haji diarahkan pada tiga sukses utama:

1. Sukses ritual, memastikan ibadah berjalan sempurna.
2. Sukses ekosistem ekonomi haji, termasuk perbaikan layanan dan fasilitas.
3. Sukses peradaban dan keadaban, menjadikan haji sebagai pembentuk karakter bangsa.

Kemenhaj juga menegaskan penerapan kultur meritokrasi, di mana kompetensi dan integritas menjadi syarat utama bagi seluruh SDM.

Pembersihan praktik rente dan manipulasi kuota

Dalam kesempatan yang sama, Dahnil menyoroti masih adanya praktik rente dan asimetri informasi dalam rantai layanan haji, termasuk potensi manipulasi kuota.

“Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh praktik semacam ini dibersihkan sampai ke akar-akarnya, meskipun menimbulkan resistensi,” tegasnya.

Pemerataan masa tunggu haji: 26 tahun nasional

Dahnil juga menjelaskan kebijakan pemerataan masa tunggu yang kini ditetapkan rata-rata nasional 26 tahun, untuk mengoreksi ketimpangan antarprovinsi, termasuk Bengkulu yang sebelumnya mencapai 13–35 tahun.

“Saya minta Kanwil dan para Kakan Kemenhaj memastikan masyarakat memahami bahwa kebijakan ini adalah langkah keadilan jangka panjang,” jelasnya.

Transformasi Asrama Haji menjadi Hotel Haji

Kemenhaj sedang merancang transformasi Asrama Haji menjadi Hotel Haji melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta. Fasilitas ini akan menunjang layanan haji, umrah, hingga aktivitas ekonomi keumatan.

Pembinaan jemaah sebagai prioritas

Wamenhaj menekankan bahwa pembinaan jemaah harus berkelanjutan, bukan episodik.

“Haji dan Umrah harus menjadi simbol kebangsaan. Ini era kebangkitan para haji Indonesia,” ujarnya.

Dukungan Kanwil Bengkulu

Kakanwil Kemenhaj Bengkulu, Intihan, menyatakan bahwa sosialisasi pemerataan masa tunggu terus dilakukan secara intensif bersama tokoh masyarakat dan ormas.

“Kami pastikan masyarakat memahami bahwa kebijakan ini adalah langkah adil dan konstruktif bagi seluruh provinsi,” tegasnya.

Bhery Hamzah