Pemerintah pastikan persiapan Haji 2026 transparan dan lebih matang

Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah Haji 2026 akan dilaksanakan secara lebih matang, terencana, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada pelayanan jamaah haji.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan Haji 2026 menjadi agenda strategis nasional karena menyangkut kepentingan umat serta mendapat sorotan luas dari masyarakat.

“Penyelenggaraan haji merupakan perhatian khusus Presiden. Karena itu, pelaksanaannya kami siapkan secara cermat dengan fokus pada ketepatan waktu, peningkatan kualitas layanan, perlindungan jamaah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Irfan Yusuf saat Media Briefing Outlook Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Untuk menjamin keterbukaan dan mencegah potensi penyimpangan, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan berbagai unsur pengawasan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

“Seluruh proses kami pastikan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tenang,” katanya.

Terkait kesiapan layanan di Arab Saudi, Irfan Yusuf menyampaikan progres persiapan berjalan signifikan. Pemerintah telah memastikan dua syarikah yang akan melayani jamaah haji Indonesia, termasuk kepastian lokasi Armuzna di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Ia menjelaskan, kesiapan layanan transportasi dan konsumsi telah mencapai 100 persen. Sementara itu, akomodasi jamaah di Madinah telah terpenuhi sekitar 93 persen, sedangkan akomodasi di Makkah masih dalam tahap penyelesaian.

Untuk layanan penerbangan, pemerintah menetapkan skema lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines dipastikan melayani penerbangan jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Selain itu, pemerintah menambah dua embarkasi baru, yakni Embarkasi Banten dan Embarkasi Yogyakarta. Embarkasi Yogyakarta akan menjadi percontohan karena tidak menggunakan asrama haji, melainkan memanfaatkan hotel sebagai tempat persiapan jamaah.

“Kita lihat pelaksanaannya terlebih dahulu. Jika berjalan baik, tidak menutup kemungkinan skema ini akan diperluas,” ujar Irfan Yusuf kepada Radio Elshinta.

Dari sisi pembiayaan, hingga penutupan tahap pelunasan, tingkat pelunasan biaya haji reguler telah mencapai 95,42 persen, sementara haji khusus sekitar 96 persen. Pemerintah optimistis pelunasan dapat mencapai 100 persen dalam waktu yang tersisa.

Dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah juga menyiapkan petugas haji melalui proses rekrutmen yang bersih dan transparan. Sebanyak 179 fasilitator telah mengikuti Training of Trainers (ToT), dan pelatihan petugas haji dijadwalkan berlangsung selama satu bulan mulai 10 Januari 2026.

“Kami ingin memastikan petugas benar-benar siap, baik dari sisi fisik, pemahaman tugas, manasik, kemampuan bahasa Arab, hingga kesiapan kesehatan,” ujar Irfan Yusuf.

Selain itu, pemerintah menerapkan pemeriksaan kesehatan jamaah secara lebih ketat sesuai permintaan Pemerintah Arab Saudi, guna memastikan seluruh jamaah memenuhi syarat istitha’ah.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah tengah menyusun kloter untuk 203.000 jamaah haji reguler dan 18.000 jamaah haji khusus, termasuk penempatan hotel, pembagian kelompok, serta verifikasi dokumen jamaah.

Heru Lianto