Bangladesh ambil langkah baru lindungi pengungsi Rohingya
Ilustrasi - Warga etnis Rohingya, Myanmar. ANTARA/Anadolu/py.
Penasihat Utama Pemerintah Bangladesh, Muhammad Yunus, Selasa (30/9), meluncurkan rencana tujuh poin untuk melindungi Rohingya dalam sebuah konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh PBB mengenai minoritas Muslim yang dipersekusi tersebut.
"Delapan tahun sejak genosida dimulai, penderitaan Rohingya terus berlanjut. Inisiatif untuk mengakhiri krisis ini masih berkurang. Pendanaan internasional menghadapi kekurangan yang mengkhawatirkan," ujarnya.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam sesi pembukaan konferensi tingkat tinggi mengenai situasi Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar yang diselenggarakan di markas besar PBB di New York.
Yunus menyampaikan seruan untuk kembali menyoroti situasi Rohingya, karena perhatian terhadap penderitaan Rohingya telah berkurang akibat krisis-krisis besar lainnya.
"Dunia tidak dapat membiarkan Rohingya menunggu lebih lama lagi untuk kembali ke rumah," tambah Yunus, seorang peraih Nobel Perdamaian.
Bangladesh kini memiliki sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya di distrik pesisir Cox'z Bazar, dengan mayoritas telah melarikan diri dari negara tetangga Myanmar pada 2017 menyusul tindakan keras militer di negara bagian Rakhine.
Menurut kantor Yunus, 1,3 juta pengungsi tersebut mencakup sekitar 150 ribu warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh selama 18 bulan terakhir, yang memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan.
Karena krisis Rohingya bermula di Myanmar, solusinya terletak di sana, ujarnya.
"Bangladesh adalah korban krisis. Kami terpaksa menanggung kerugian finansial, sosial, dan lingkungan yang sangat besar. Aktivitas kriminal, termasuk aliran narkoba ke Bangladesh melalui Rakhine, mengancam tatanan sosial kami," katanya.
Tujuh poin usulan Yunus di antaranya: Menyusun peta jalan praktis untuk repatriasi Rohingya yang aman dan bermartabat dengan stabilisasi yang wajar di negara bagian Rakhine; Memberikan tekanan efektif kepada Myanmar dan Tentara Arakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap Rohingya dan memulai repatriasi berkelanjutan mereka, dimulai dengan mereka yang baru tiba di Bangladesh, dan mereka yang mengungsi secara internal.
Yunus juga mengusulkan penggalangan dukungan internasional untuk menstabilkan Rakhine, dan menempatkan kehadiran warga sipil internasional untuk memantau stabilisasi selain mendukung langkah-langkah membangun kepercayaan untuk integrasi berkelanjutan Rohingya dalam masyarakat dan pemerintahan Rakhine.
Kemudian, menggalang dana donasi untuk mendanai sepenuhnya rencana respons bersama, mewujudkan akuntabilitas dan keadilan restoratif, serta membongkar ekonomi narkotika dan memerangi kejahatan lintas batas.
"Hari ini, mari kita berjanji untuk bertindak bersama guna menyelesaikan krisis ini untuk selamanya," desak Yunus.
Sumber: Anadolu