Venezuela dan Rusia tegaskan komitmen terhadap kerja sama strategis

Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil melaporkan pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov, di mana kedua pihak membahas hubungan bilateral dan menegaskan kembali kerja sama strategis antara kedua negara.

“Kami mengadakan pertemuan dengan duta besar Federasi Rusia untuk negara kami, Sergey Melik-Bagdasarov, di mana kami membahas hubungan bilateral dan aliansi antara bangsa kami,” tulis Gil di Telegram sebagaimana dilaporkan Sputnik pada Jumat.

Gil mengatakan pemerintah Venezuela menyampaikan rasa terima kasih kepada Rusia karena membela prinsip-prinsip utama Piagam PBB, terutama prinsip non-intervensi dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara.

Menteri tersebut juga mencatat dukungan Rusia terhadap Venezuela setelah penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh Amerika Serikat dengan menyebut tindakan tersebut tidak sah menurut hukum internasional.

“Kami menegaskan kembali aliansi strategis kami yang kuat, yang berorientasi pada kerja sama politik, ekonomi, dan diplomatik dalam kerangka komisi antarpemerintah tingkat tinggi serta perjanjian kemitraan strategis dan kerja sama,” ujar Gil.

Pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta membawa mereka ke New York.

Menurut otoritas AS, keduanya diduga terlibat dalam “narko-terorisme”. Selama persidangan di pengadilan di New York, Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Sehubungan dengan operasi AS tersebut, Caracas meminta diadakannya pertemuan darurat PBB, dan Mahkamah Agung Venezuela untuk sementara waktu menugaskan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai kepala negara.

Kemudian pada 5 Januari, Rodriguez secara resmi menjabat sebagai presiden sementara Venezuela dan mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Nasional.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Venezuela, menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, serta pencegahan eskalasi lebih lanjut dari situasi tersebut.

Beijing, mengikuti langkah Moskow, menyerukan pembebasan segera Maduro dan istrinya, dengan menegaskan bahwa tindakan AS melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengkritik tindakan AS.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan bahwa operasi militer AS di Venezuela telah merusak prinsip utama hukum internasional yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti