Analis sebut TNI ikut jaga stabilitas ekonomi dari dampak perang

Analis politik senior Boni Hargens menyebutkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh jajarannya telah ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi sebagai dampak dari perang di Timur Tengah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ancaman yang bersumber dari dinamika konflik internasional, kata dia, TNI mengambil posisi proaktif untuk memastikan bahwa turbulensi geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak bertransformasi menjadi krisis ekonomi di dalam negeri.

"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis," ungkap Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Di sisi pengamanan infrastruktur, ia mengatakan satuan TNI ditugaskan untuk memperketat pengawasan di berbagai titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak, depo Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal.

Menurutnya, kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis tersebut memberikan efek deterens yang signifikan. Pada dimensi intelijen, lanjut Boni, TNI berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun peta ancaman yang komprehensif.

Dia berpendapat informasi tentang pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi yang diperoleh melalui jaringan intelijen militer menjadi kontribusi berharga dalam operasi gabungan penindakan yang dipimpin Bareskrim Polri.

"TNI bersama instansi lain, seperti Polri dan BIN serta lembaga atau kementerian lainnya, telah nyata menjaga pilar komitmen Prabowo-Gibran di tengah dinamika konflik internasional," tuturnya.

Komitmen tersebut, lanjut dia, terutama dalam memberikan perlindungan subsidi rakyat di mana pemerintah memastikan subsidi BBM dan elpiji benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu.

Kemudian, ia melanjutkan pilar komitmen yang dijaga turut termasuk dalam ketahanan energi nasional. Adapun, pemerintahan Prabowo-Gibran memperkuat diversifikasi sumber energi dan memperbesar kapasitas penyimpanan strategis sebagai penyangga terhadap volatilitas harga global.

Dia menuturkan komitmen lainnya juga terlihat dalam penekanan urgensi penegakan hukum tanpa kompromi. Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat. Boni menyampaikan terdapat pula komitmen isolasi dari gejolak eksternal dengan membangun benteng kebijakan yang melindungi ekonomi domestik dari dampak destruktif konflik geopolitik internasional.

Dengan demikian, dia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar.

"Di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak menentu, pemerintah memahami bahwa pertahanan ekonomi dalam negeri harus dibangun dari dalam," ungkap Boni.

Sinergi tiga pilar, yakni penegakan hukum oleh Polri, pengamanan strategis oleh TNI, dan komitmen kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, menurutnya, membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apa pun.

Oleh karena itu, dia berpendapat model respons nasional tersebut harus terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global.