Anggota DPR: MBG investasi jangka panjang tingkatkan kualitas SDM
Menu makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (6/1/2025). Pada hari pertama pelaksanaan program MBG di Tulungagung ini pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sedianya membagikan 3.480 porsi makan untuk 3.480 siswa di 25 sekolah namun akhirnya hanya terealisasi sebanyak 1.386 porsi untuk 1.386 siswa di enam sekolah mulai enjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK karena keterbatasan tenaga memasak (juru masak). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Lalu dikutip di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter yang menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi dan fokus belajar siswa.
Survei evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), khususnya kebiasaan makan sehat dan bergizi itu dilakukan pada tahap Mei–Juni 2025 hingga November–Desember 2025 dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.
Hasil survei menunjukkan bahwa sekolah penerima MBG mencatat rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.
Bahkan, kata Lalu, di wilayah Indonesia Timur, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan MBG.
Menanggapi temuan tersebut, Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemerintah harus semakin gencar dalam melaksanakan dan memperluas cakupan Program MBG.
“Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran," kata dia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi secara menyeluruh. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, seperti makanan basi maupun kasus keracunan, harus dicegah dan diantisipasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.
“Perbaikan harus terus dilakukan. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan baru. Standar keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan harus diperkuat,” ujar dia.
Komisi X DPR RI, kata Lalu, juga mendorong agar Kemendikdasmen aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis MBG, sehingga kualitas program semakin baik dan tepat sasaran.
