BGN tegaskan anggaran Rp247 T MBG tidak gerus pagu Kementerian

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi pagu anggaran kementerian lain, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran MBG telah ditempatkan sesuai klasifikasi fungsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengganggu alokasi kementerian terkait.

Untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, anggaran MBG dicatat dalam rincian output fungsi kesehatan. Pada 2026, BGN mengelola anggaran sebesar Rp24 triliun dalam fungsi tersebut.

“Anggaran Rp24 triliun yang masuk fungsi kesehatan dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan tidak mengurangi pagu Kementerian Kesehatan. Anggaran Kemenkes justru terus meningkat dari tahun ke tahun,” tegas Dadan dalam konferensi pers di Bogor, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, untuk kelompok anak sekolah, termasuk santri dan peserta didik di sekolah keagamaan, anggaran MBG dicatat dalam fungsi pendidikan. Total anggaran fungsi pendidikan yang dikelola BGN mencapai Rp223 triliun pada 2026.

Menurut Dadan, pencatatan tersebut tidak berdampak pada penurunan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Transfer Daerah dan Tunjangan Guru Tetap Naik

BGN juga memastikan program MBG tidak mengurangi transfer pusat ke daerah, termasuk alokasi tunjangan guru. “Transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap meningkat, bahkan naik hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujar Dadan.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran publik bahwa pembiayaan MBG berpotensi menggeser atau mengurangi anggaran kementerian lain.

BGN menekankan bahwa desain anggaran MBG telah disusun terpisah dan terintegrasi dalam fungsi APBN tanpa mengurangi kewenangan maupun pagu kementerian terkait.

Program MBG, menurut BGN, merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang, yang tetap berjalan selaras dengan penguatan sektor kesehatan dan pendidikan nasional. (Roh/Ter)