BP Tapera: Realisasi FLPP per 19 Desember capai 263.017 unit rumah

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 19 Desember 2025 tercatat berada di angka 263.017 unit.

“Data tersebut memperlihatkan bahwa KPR subsidi terbukti laris manis menjelang akhir tahun. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyatakan minatnya untuk memperoleh KPR subsidi tersebut. Data tersebut sekaligus menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2010,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Akad Massal 50.030 KPR FLPP di Serang, Banten pada Sabtu.

Data penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk periode 19 Desember 2025 tercatat berada di angka 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.

Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

Tercatat dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP menjadi 109.253 unit di tahun 2020. Kemudian tahun 2021 meningkat penyaluran dana FLPP menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya 226.000 unit dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit.

Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebanyak 200.300 unit.

Tren ini menunjukkan menguatnya penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR, salah satunya karena percepatan kolaborasi lintas sektor dan kerja pemangku kepentingan ekosistem perumahan pada tahun 2025.

“Kami mengapresiasi dukungan ekosistem perumahan untuk penyaluran tertinggi sepanjang sejarah. Kami berharap pada tahun 2026 kinerja penyaluran dana FLPP akan semakin cemerlang,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Sedangkan KPP merupakan Kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.