BPKH: Kebijakan Saudi jadi tantangan terberat pengelolaan dana haji

BPKH menyebut ketidakpastian kebijakan Arab Saudi menjadi tantangan terbesar pengelolaan dana haji saat ini. Perubahan aturan berdampak langsung pada strategi pembiayaan dan likuiditas.

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan tantangan utama bukan pada investasi internal. Tantangan terbesar justru datang dari kebijakan Saudi yang berubah cepat.

Hal itu ia sampaikan dalam Podcast HUT ke-26 Elshinta News and Talk di Radio Elshinta, Sabtu (14/02/2026).

“Yang paling konsisten itu justru ketidakpastiannya. Kebijakan di sana bisa berubah cepat dan itu yang harus kita kelola dari sisi pembiayaan,” ujar Fadlul.

Menurutnya, perubahan timeline dan aturan teknis dari otoritas Saudi memengaruhi arus kas BPKH. Salah satu contohnya adalah pembayaran uang muka layanan Armuzna.

“Armuzna itu sekarang harus ada DP dibayar bulan Oktober, padahal hajinya bulan Mei tahun berikutnya. Itu tentu memengaruhi arus kas yang harus kita siapkan,” jelasnya.

Ia menegaskan manajemen risiko menjadi kunci dalam situasi tersebut. BPKH harus menjaga dana kelolaan tetap stabil.

“Kalau dana kelolaan goyang, tentu hasil investasinya bisa terganggu. Jadi kita jaga betul likuiditasnya, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Haji agar pembayaran bisa dilakukan bertahap tanpa mengurangi kualitas layanan jamaah,” tambahnya.

Fadlul juga menjelaskan proses investasi di BPKH dilakukan secara ketat. Setiap keputusan strategis harus disetujui tujuh anggota Badan Pelaksana dan tujuh anggota Dewan Pengawas.

“Setiap investasi tidak hanya disetujui oleh tujuh Badan Pelaksana, tetapi juga tujuh Dewan Pengawas. Bahkan sebelum diputuskan, kami konsultasikan dulu ke DPR,” ujarnya merujuk pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ia menegaskan konsultasi dilakukan sebelum keputusan diambil.

“Bukan kita putuskan dulu baru konsultasi, tapi kita konsultasi dulu untuk memastikan ini tidak melanggar ketentuan dan mendapat dukungan politik,” katanya.

Di sisi lain, jumlah pendaftar haji terus meningkat. Fadlul menyebut pendaftar kini mendekati 500 ribu orang per tahun.

“Alhamdulillah sekarang hampir 500 ribu per tahun. Artinya kepercayaan masyarakat tetap tinggi,” ungkapnya.

Kenaikan ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji tetap kuat. Namun, peningkatan tersebut juga menuntut pengelolaan yang lebih presisi.

Fadlul menegaskan BPKH akan terus menjaga keamanan, transparansi, dan nilai manfaat dana haji. Tujuannya memastikan kualitas layanan jamaah tetap terjaga.

“Kita punya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas ibadah haji. Selama itu untuk kemaslahatan jamaah, pasti kita sepakat,” pungkasnya.

Dedi Ramdhani/Rama