BPKP perkuat pengawasan digital di sektor publik

Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari menyebut, perkembangan ekosistem digital governance dan transformasi digital menuntut auditor internal untuk cepat beradaptasi.

Pasalnya, hal tersebut akan berdampak terhadap pengawasan yang lebih canggih dengan berbasis bukti digital.

“Peluang tersebut hanya akan terwujud dan tereksekusi dengan baik jika semua pihak berkomitmen untuk terus mengasah dan memutakhirkan kompetensi yang relevan. Data yang akurat, analisis yang cermat, dan bukti yang tepat, akan menghasilkan pengawasan intern yang bermanfaat,” ujar Agustina dalam webinar Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence Jumat (31/10).

Hal senada diungkapkan Direktur Forensik Digital dan Analitika Data Deputi Bidang Investigasi BPKP, Totok Prihantoro, menjelaskan bagaimana transformasi digital pengawasan di BPKP diwujudkan melalui inisiatif seperti big data dan automasi proses audit yang menjadikan audit lebih proaktif, efisien, dan berbasis insight.

“Melalui Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM), pengawasan tidak lagi bersifat periodik, tetapi dilakukan hampir real-time dengan memanfaatkan data transaksi, log system, sensor. Meskipun demikian, kontrol terhadap automasi dan validasi algoritma tetap harus dijaga agar hasil pengawasan akurat dan dapat dipercaya,” ucapnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Kamis (31/10). 

Sedangkan Guru Besar Akuntansi Forensik Sektor Publik Universitas Negeri Surabaya, Dian Anita Nuswantara, menyoroti adanya kesenjangan dalam audit tradisional yang belum mampu mendeteksi penipuan modern yang kompleks.

Ia merekomendasikan penguatan bidang akuntansi forensik melalui investasi pendidikan khusus, sertifikasi profesional, integrasi teknologi mutakhir, serta pengakuan regulasi formal guna memperkuat integritas ekonomi nasional.

President of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Chapter Indonesia Hery Subowo menekankan pentingnya penguatan internal audit sebagai langkah kunci dalam pencegahan dan pendeteksian fraud.

Ia juga mengungkap fenomena baru di dunia kejahatan siber yang kini berkembang menyerupai industri profesional.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Raden Murwantara mengatakan, BPKP berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi dan peningkatan kapasitas pengawasan intern berbasis digital.

Penerapan forensik digital bukan hanya mendukung pencegahan dan deteksi fraud, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Diketahui, kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 5.771 peserta yang sebagian besar merupakan auditor yang berasal dari BPKP, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN.

Webinar ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas auditor internal dalam menghadapi tantangan pengawasan di era digital, sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam penerapan forensik digital sebagai bagian dari pengawasan intern pemerintah