Dapur umum dan bantuan Kemensos untuk korban banjir bandang Pemalang

Kementerian Sosial bergerak cepat menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendirikan dapur umum serta menyalurkan bantuan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama Pemda setempat agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dan penanganan dilakukan secara cepat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Minggu (25/1/2026).

Bencana tersebut dipicu hujan deras sejak Jumat (23/1/2026) sore hingga dini hari, yang menyebabkan Sungai Gung, Kali Pena Kir, dan Kali Soso meluap. Luapan air membawa material lumpur, bebatuan, serta kayu gelondongan dari kawasan hutan Gunung Slamet hingga menerjang permukiman warga.

Sejumlah desa di Kecamatan Pulosari terdampak, antara lain Desa Gunungsari, Penakir, Jurang Mangu, dan Sima. Wilayah Sawangan, Desa Penakir, dilaporkan menjadi titik terparah dengan sekitar 10 rumah rusak dan empat unit mobil terseret arus.

Data sementara mencatat 380 jiwa terdampak dan 119 jiwa mengungsi di Kantor Kecamatan Pulosari, Gedung NU, serta TK Pulosari. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan dua orang mengalami luka berat.

Kerusakan infrastruktur meliputi rumah warga, fasilitas ibadah, dua jembatan penghubung antar dusun di Desa Pulosari, serta Jembatan Sungai Reas. Sebagai respons tanggap darurat, Kemensos melakukan asesmen dan pendataan, evakuasi warga ke lokasi pengungsian, penanganan korban di fasilitas kesehatan, serta mendirikan dapur umum di Kantor Kecamatan Pulosari.

Kemensos juga mengirimkan bantuan logistik dari Gudang Induk Bekasi, antara lain 2.000 paket makanan siap saji, 1.000 paket lauk pauk siap saji, selimut, kasur, perlengkapan keluarga dan anak, tenda, serta satu unit dapur lapangan.

Hingga kini, kondisi banjir dilaporkan mulai surut meski hujan dengan intensitas sedang hingga deras masih terjadi. Penanganan bencana melibatkan lintas unsur, termasuk pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, Tagana, PMI, dan masyarakat setempat.

Rizki Rian Saputra/Ter