Ekonom: Neraca komoditas kunci stabilkan harga pangan jelang Ramadhan

 Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan penyusunan dan pemanfaatan neraca komoditas menjadi kunci dalam upaya menstabilkan harga komoditas pangan strategis seperti beras dan minyak goreng menjelang momentum Ramadhan 2026.

"Penyusunan dan pemanfaatan neraca komoditas harus dimaksimalkan," ujar Nailul Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (26/1).

Menurut dia, tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga komoditas adalah manajemen stok.

"Penyusunan neraca komoditas harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan ketersediaan komoditas dari dalam negeri sehingga rencana impor itu bisa disiapkan. Untuk itu, data yang digunakan untuk perencanaan harus valid," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan ketersediaan stok pangan strategis hingga Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman bahkan lebih dari cukup.

Amran mengatakan stok beras nasional hingga Januari mencapai 3,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Adapun stok minyak goreng di Bulog tersedia 700 ribu ton. Apabila ada pihak yang menjual di atas HET, Satgas Pangan akan turun tangan dan bila perlu melakukan penindakan, katanya menegaskan.

Selain menjaga HET, ia mengatakan komitmen pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap sesuai dengan harga pokok penjualan (HPP), sehingga tercipta keadilan bagi produsen, pedagang, maupun konsumen. Dengan stok yang mencukupi, Amran mengatakan optimistis masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri dengan harga pangan yang stabil.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harga minyak goreng MinyaKita, yang saat ini masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), akan mulai turun pada akhir Januari atau awal Februari 2026. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (22/1), mengatakan harga MinyaKita akan turun seiring dengan penyaluran pasokan minyak goreng oleh BUMN pangan.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 26 Desember 2025, mewajibkan produsen minyak goreng swasta menyetorkan sedikitnya 35 persen pasokan sebagai bagian dari kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) kepada BUMN pangan, katanya menjelaskan.