Gubernur Aceh mengaku tidak tahu soal surat bantuan ke PBB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa (16/12).

Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF, dan mereka ada di Indonesia.

"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," kata Muhammad MTA.

Ia menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.

Karena ini status bencana provinsi, lanjut dia, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.

Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.

Seperti UNICEF, kata dia, mereka masih ada program pendampingan perlindungan anak di Aceh sampai April.

Karena itu Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.

"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.

UNDP, kata dia, pernah terlibat pada penanganan tsunami dan sekarang masih di Indonesia. Diharapkan pasca-bencana ini mereka bisa membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan supervisi dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, bisa masuk untuk membantu.

Tetapi yang dibangun kemudian, menurut dia, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB, sehingga masalah ini menimbulkan pro kontra.

Ia mengakui masih ada kekurangan, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia. Tetapi yakinlah, kata dia, dengan bencana besar ini pemerintah berpikir secara menyeluruh bagaimana penanganan ekstra. Mengingat ini kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi, selain tsunami.

Kemudian, lanjut dia, Tim Komunikasi Presiden juga telah menanyakan hal ini dan setelah dijelaskan, mereka akhirnya terpahami, dan menyambut positif kalau itu hal yang biasa dalam menggalang dukungan.

"Apalagi mereka (UNDP - UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," kata Muhammad MTA.

Sebelumnya Pemerintah Aceh meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah PBB untuk membantu menangani pasca-bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong.

Menurut pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, Senin, NDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.

Saat ini UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).

Kemudian juga disampaikan bahwa UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan saat ini sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dimana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.