Gus Ipul sebut pernyataan Wali Kota Denpasar soal PBI-JKN hoax dan menyesatkan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bukan perintah Presiden. Ia menyebut pernyataan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara berpotensi menyesatkan publik.

Menurut Mensos, arahan Presiden Prabowo Subianto bukan mencabut hak layanan kesehatan warga miskin. Pemerintah hanya melakukan pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran.

“Saya terus terang menyesalkan pernyataan menyesatkan dan hoax salah satu wali kota, ini menimbulkan salah tafsir jadi pernyataan yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden ini harus dicabut. Penonaktifan itu semata-mata didasarkan data (DTSEN) yang ada, bukan instruksi dari Presiden,” kata Saifullah Yusuf di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Mensos menjelaskan penonaktifan dilakukan berdasarkan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Peserta yang dinonaktifkan dinilai sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.

Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan keputusan sepihak pemerintah pusat. Proses pemutakhiran data melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, dan Badan Pusat Statistik.

Mensos meminta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan memberikan klarifikasi. Ia menilai kepala daerah seharusnya membantu meluruskan informasi kepada masyarakat.

“Kepala daerah seharusnya membantu meluruskan informasi. Kami minta pernyataan tersebut dicabut dan segera diklarifikasi,” ujarnya.

Saifullah Yusuf juga memastikan warga tidak mampu yang terdampak tetap bisa diusulkan kembali melalui mekanisme resmi di daerah.

“Kami membuka ruang koreksi. Negara melindungi yang lemah, sekaligus memastikan bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran,” kata Mensos.

Hutomo Budi/Rama