HSP 2025, legislator DIY soroti masih sulitnya akses kerja hingga akses pendidikan

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 tahun 2025, Komisi A DPRD DIY menyoroti beberapa hal terkait tantangan bagi para pemuda. Para pemuda di era sekarang tentunya memiliki tantangan yang berbeda dengan pemuda di era perjuangan kemerdekaan dulu.

Update: 2025-10-28 14:10 GMT

Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 tahun 2025, Komisi A DPRD DIY menyoroti beberapa hal terkait tantangan bagi para pemuda. Para pemuda di era sekarang tentunya memiliki tantangan yang berbeda dengan pemuda di era perjuangan kemerdekaan dulu.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengungkapkan bahwa jika dicermati bagaimana di tahun 1928 para pemuda menunjukkan sikap mental yang begitu hebat tentang bagaimana berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Meski di zaman itu teknologi belum semaju saat ini, tetapi para pemuda saat itu memiliki sikap yang kuat untuk berjuang memerdekakan Republik Indonesia dengan mengedepankan sikap mental, mengedepankan keyakinan untuk mementingkan kepentingan bangsa dan negara.

'Ini watak yang begitu hebat yang menjadi pelajaran bagi kita mengedepankan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya saat jumpa pers peringatan hari Sumpah Pemuda di Kantor DPRD DIY, Jl Malioboro, Yogyakarta, Selasa (28/10/2025).

Tokoh-tokoh pemuda zaman itu seperti Bung Karno, Sayuti Melik, BM Diah dan lain-lain memiliki tekad kuat untuk berjuang memerdekakan RI, mengedepankan sikap mental dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi/keluarga. Sikap ini memiliki pesan sejarah bahwa kaum muda diajak untuk terus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

 

Sementara tantangan ke depan bagi kaum muda sekarang diantaranya adalah praktek kapitalisme di dalam setting ekonomi internasional, kemudian liberalisme dan juga praktek intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang menjadi tantangan kaum muda di masa yang akan datang.

"Dan kita juga melihat dari situasi yang berkembang hari ini diantaranya adalah susahnya mencari lapangan kerja. Akses terhadap lapangan kerja ini masih menjadi persoalan terhadap publik-publik lainnya termasuk akses pendidikan bagi anak muda. Terutama pendidikan ideologi Pancasila pendidikan tentang rasionalisme," imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (28/10). 

Oleh karena itu, DPRD DIY menyampaikan beberapa jalan keluar yang bisa dilakukan bersama-sama yang pertama adalah untuk membangun sikap mental, membangun integritas dan juga komitmen kebangsaan bagi kaum muda maka pentingnya menyerukan Sinau Pancasila. Dan patut disyukuri, karena Pemda DIY sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Bagaimana proses Sinau Pancasila ini digali kemudian dirumuskan dengan dasar Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang lahirnya disemangati oleh Pancasila 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI di tanggal 1 Juni 1945," katanya.

Sinau Pancasila ini, lanjutnya sudah dianggarkan untuk tahun 2026 dan sudah direkomendasikan kepada Pemda, Kesbangpol dan beberapa OPD lain untuk menyasar Gen Z dan Generasi Milenial. Termasuk pendidikan Pancasila secara formal di sekolahan secara terus- menerus.

"Sinau Pancasila ini harus sejak dalam kandungan sampai ke usia muda kemudian yang usia baby boomers pun juga harus refreshing juga untuk kemudian sama-sama Sinau Pancasila. Fasilitasi Sinau Pancasila ini kita ambil di 78 kecamatan/kemantren dan Kapanewon untuk tahun 2026," katanya.

Meski ada pemangkasan anggaran dari pusat Rp 755 miliar. Tetapi pemangkasan anggaran tersebut tidak boleh menghilangkan pendidikan ideologi Pancasila termasuk pendidikan ideologi Pancasila bagi ASN di lingkungan Pemda DIY yang digelar oleh Badan Diklat Pemda DIY yang secara khusus memberikan diklat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta internalisasi ekonomi Pemda DIY bagi ASN di lingkungan Pemda DIY agar melahirkan biokrasi-biokrasi, yang mampu mempraktekkan Pancasila di dalam penyusun kebijakan bagi Pemda DIY.

"Dari berbagai persoalan seperti akses pendidikan dan juga lapangan kerja, maka kita mendesak pada Gubernur untuk di dalam penyusunan RAPBD tahun 2026 ini pro terhadap penciptaan lapangan kerja, pro terhadap pendidikan bagi anak-anak muda yang ada di Yogya," tegasnya.

Kemiskinan dan juga angka pengangguran di DIY masih ada. Maka pemerintah daerah dalam kesempatan peringatan Sumpah Pemuda ini agar memprioritaskan pendidikan bagi kaum muda dan sekaligus akses lapangan kerja bagi kaum muda untuk tidak saja hanya bekerja tapi juga berusaha menjadi orang yang mandiri orang yang bisa membantu orang lain

Tags:    

Similar News