Ima Mahdiah berjanji gaji dan tunjangan anggota dewan akan dibuka ke masyarakat secara transparan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan akan transparan atau terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota dewan.

Hal tersebut disampaikan Ima setelah pihaknya berdiskusi dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait tunjangan anggota dewan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis.

“Terkait gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Ima mengklaim, dirinya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai dengan bulan ini.

Sehingga dengan demikian, masyarakat bisa bebas melihat dan pihak DPRD DKI Jakarta pun bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti tuntutan dari AMPSI, Ima mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan dan mendiskusikan hal tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait hal tersebut.

Adapun, dalam aksinya AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:

1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.

2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI
Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan
BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

“Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima.

Sementara terkait evaluasi BUMD, Ima mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan kepada

Ini ranahnya Pak Gubernur eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gub dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala.