Indonesia tekankan reformasi pertanian di forum WTO

 Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Indonesia akan membahas penguatan konsolidasi reformasi pertanian untuk diangkat di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Maret 2026 di Kamerun.

Budi mengatakan KTM ke-14 perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang beberapa tahun terakhir stagnan.

"Indonesia menekankan, KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan. Indonesia selaku koordinator G-33 mengimbau agar reformasi pertanian WTO tetap berorientasi pada pembangunan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Beberapa aspek seperti ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, dan agenda pembangunan nasional harus menjadi bagian utama dari arah reformasi tersebut, katanya menambahkan. Pertemuan Menteri G-33 kali ini mengusung tema "G-33 Priorities and Collective Action toward MC- 14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation".

Dan salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah penyelarasan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14 WTO, lanjutnya.

Dalam pernyataan bersama itu nantinya, menurut Budi, para Menteri G-33 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, inklusif, dan transparan dengan WTO sebagai fondasinya.

Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar kepentingan negara berkembang, termasuk isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjamin ketahanan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai instrumen untuk mengatasi lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT) tetap menjadi bagian dari agenda reformasi pertanian WTO.

Ia mengatakan Indonesia bersama negara-negara anggota G-33 akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan isu-isu prioritas negara berkembang tetap mendapat perhatian dalam agenda reformasi pertanian WTO menjelang KTM ke-14.

"Kepemimpinan aktif Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen nasional untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan pembangunan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil," ujar Budi.