Jawab 17+8, DPR sampaikan 6 poin hasil kesepakatan seluruh fraksi

DPR RI menyampaikan 6 poin menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggat waktunya berakhir hari ini. Diantaranya anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh Partai Politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Hal ini merupakan keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan seluruh Pimpinan Fraksi DPR pada hari Kamis 4 September 2025.

"Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh Parpolnya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya, dan pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk koordinasi dengan Mahkamah Partai Politik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Dasco menambahkan 6 poin kesepakatan seluruh fraksi di DPR ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Sjamsurijal dan dirinya.

"DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan prumahan anggota dpr per 1 agustus 2025, DPR RI akan pangkas tunjangan dan fasiltas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan daya listrik, telpon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," lanjut Dasco.

6 poin kesepakatan seluruh fraksi DPR RI :

1. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan prumahan anggota DPR sejak 1 Agustus 2025.

2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negri sejak 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3. Memangkas tunjangan dan fasiltas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan daya listrik, biaya telpon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.

4. Anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifkan beberapa anggota DPR dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan berkoordinasi dengan Mahkamah maisng-masing Parpol.

6. DPR akan perkuat transparansi dan paritisipasi publik.

Sementara itu, sejumlah kelompok pengunjuk rasa diantaranya mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR Jakarta. Dalam wawancara di Radio Elshinta, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia – Kerakyatan periode 2025–2026, Muhammad Ikram menegaskan mahasiswa akan terus menagih 17+8 Tuntutan Rakyat hingga pemerintah dan DPR merealisasikannya.

"Kami bersama perwakilan BEM di Jakarta, Cipayung Plus telah audiensi dan menyampaikan keresahan di masyarakat secara utuh ke DPR, diterima oleh Pak Sufmi Dasco dan jajaran DPR lainnya. Sufmi Dasco mengatakan akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan segala permasalahan dan akan memfasilitasi rencana pertemuan dengan pihak eksekutif yang sudah berlangsung Kamis malam di Istana Negara," ungkap Ikram.

Dalam pertemuan di Istana, mahasiswa lanjut Ikram,  meminta teman-teman mahasiswa yang ditangkap aparat di seluruh Indonesia dibebaskan. "Yang jadi prioritas utama, mahasiswa bukan perusak, bukan oknum yang merusak fasilitas, kami minta teman-teman kami yang ditangkap untuk dibebaskan," ungkap Ikram.

Aksi unjuk rasa di gedung MPR/DPR berlangsung damai. Selain berorasi menyuarakan tuntutan, pengunjuk rasa juga saling berbagi makanan dan minuman kepada petugas keamanan dan polisi. Reporter Radio Elshinta Aawaludin Marifatulah melaporkan aksi damai berakhir sekitar pukul 18.00 WIB setelah Pimpinan DPR menggelar keterangan pers. (Nak)