Kemendagri: Kekompakan Forkopimda jadi kunci penguatan iklim investasi daerah

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menegaskan bahwa kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan faktor krusial dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Stabilitas Sosial Politik yang digelar Kemendagri di Hotel Grand Dian Brebes, Kamis (13/11/2025).

Menurut Bahtiar, stabilitas sosial politik di daerah sangat menentukan keberhasilan program prioritas Presiden, termasuk dalam hal peningkatan pendapatan per kapita nasional. Ia menyebut bahwa investasi menjadi solusi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena ketergantungan pada APBN saja tidak cukup.

“Presiden menginginkan peningkatan pendapatan per kapita nasional. Ada dua cara, yaitu melalui APBN atau investasi. Namun, jika hanya mengandalkan APBN, prosesnya akan lambat. Karena itu, investasi menjadi solusi utama dengan mendorong inovasi di daerah,” ujar Bahtiar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Kamis (13/11). 

Ia juga menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas. Berdasarkan temuan tahun 2025, terdapat 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami aksi anarkis pada kerusuhan bulan Agustus lalu. Hal ini menjadi peringatan bahwa langkah antisipatif harus terus diperkuat.

Bahtiar menekankan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengingatkan masih adanya pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi, baik dari kalangan ormas, oknum aparat, maupun unsur pemerintah daerah sendiri.

“Kenyataannya, ada investor yang sudah berinvestasi malah diusik. Ini harus kita hentikan bersama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus berubah. Harus lebih terbuka terhadap investasi dan tidak lagi menggunakan cara-cara lama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa hanya dengan perubahan sikap, kekompakan antar unsur Forkopimda, dan toleransi yang tinggi, daerah dapat menjadi magnet bagi investor. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan ruang usaha yang sehat dan berdaya saing.

Rakor tersebut diikuti oleh para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sosial politik sebagai fondasi utama penguatan iklim investasi.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tegal, Budi Saptaji, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tegal selalu terbuka bagi investor. Berbagai kemudahan perizinan dan akses telah disediakan untuk mendorong masuknya investasi ke Kota Tegal.

“Kami sejalan dengan arahan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Forkopimda harus kompak, bersama seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan stabilitas daerah,” ujar Budi.

Ia menambahkan, jajaran Forkopimda Kota Tegal terus berupaya menjaga kondusifitas melalui berbagai langkah nyata, seperti doa bersama, deklarasi damai, dan penguatan komunikasi lintas elemen masyarakat.

“Insya Allah dengan kerja sama yang baik, deteksi dini, dan pencegahan dini, kita bisa menjaga agar kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali,” tuturnya.

Rakor ini menegaskan kembali pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas sosial politik. Hal tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat iklim investasi yang berkelanjutan dan mendukung keberhasilan program prioritas nasional.