Kemenkeu salurkan 40 persen TKD tambahan ke provinsi terdampak bencana

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntaskan penyaluran tambahan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tahap I sebesar 40 persen dari total alokasi Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana pada akhir tahun 2025.

“Total tambahannya adalah Rp10,65 triliun. Ini total tambahannya secara tata kelola kami salurkan dalam tiga tahap. Tahap I (senilai) 40 persen (dari total dana tambahan) itu sudah ditalurkan Rp4,39 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia mengatakan tambahan alokasi TKD Tahap II dijadwalkan untuk disalurkan pada Maret 2026, sedangkan penyaluran Tahap III akan dilakukan pada April mendatang, masing-masing sebesar 30 persen.

Terkait penyaluran TKD secara keseluruhan, yang terdiri dari total alokasi awal beserta dana tambahan tersebut, ia mengatakan bahwa 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh telah menerima Rp7,17 triliun, atau 25,1 persen dari total Rp28,59 triliun.

Sedangkan penyaluran untuk 34 Pemda di Sumatera Utara telah mencapai 26,2 persen, atau Rp10,74 triliun dari total alokasi Rp41,05 triliun, dan 20 Pemda di Sumatera Barat sudah mendapatkan Rp5,27 triliun, atau 26,9 persen dari alokasi Rp19,63 triliun.

Dengan demikian, realisasi penyaluran TKD hingga 28 Februari bagi tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah mencapai Rp23,18 triliun, atau 28 persen dari total alokasi, yang mana lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sementara itu, Suahasil mengatakan total penyaluran TKD untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp147,7 triliun, atau 21,3 persen dari pagu pada APBN 2026 sebesar Rp693 triliun. Realisasi tersebut meningkat 8,1 persen yoy.

“(Realisasi TKD) ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah dan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

Ia mengatakan manfaat TKD tersebut dirasakan oleh 42,3 juta siswa melalui BOS, 5,8 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, 992 ribu siswa melalui program kesetaraan, serta 616 ribu guru melalui tunjangan kerja.

“Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,” kata Suahasil Nazara.