Kemenko Infra luruskan isu Menko AHY akan tindak pesantren tanpa izin

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) meluruskan potongan berita menyesatkan yang mengesankan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menindak pesantren tanpa izin bangunan.

"Sehubungan dengan beredarnya potongan berita dan unggahan di media sosial yang menampilkan pernyataan seolah-olah AHY (Menko Infra) bakal tindak tegas pondok pesantren yang tak punya izin bangunan, kami perlu menyampaikan klarifikasi," kata Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infra Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Herzaky menegaskan informasi dan pemberitaan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Menko AHY dan sama sekali tidak mencerminkan konteks sebenarnya dari arahan Menko AHY.

"Bapak Menko AHY menyampaikan pentingnya standar keamanan pembangunan infrastruktur publik secara umum, dan tidak pernah menyampaikan pernyataan bernada penindakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, terlebih lagi Pondok Pesantren," tegasnya.

Dikatakan fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan infrastruktur publik, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, seperti kampus, sekolahan termasuk pesantren agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat secara umum.

Dalam upaya mengawal kualitas bangunan pesantren, lanjut Herzaky, Menko Infra telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar untuk mendampingi dunia pesantren guna memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada, dan aman untuk para santri dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut Herzaky menuturkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ormas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lain dalam memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai.

Kemenko Infra juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi atau narasi yang menyesatkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.

"Klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan pemberitaan dan memastikan bahwa setiap langkah pemerintah tetap berorientasi pada pendidikan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi semua," kata Herzaky.