Kemenkopolkam: MBG di Bandung layak jadi percontohan nasional
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung layak dijadikan percontohan tingkat nasional.
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung layak dijadikan percontohan tingkat nasional.
“Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah yang seharusnya menjadi acuan bagi daerah lain dalam implementasi program strategis nasional, terutama MBG,” kata Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolkam RI Marsekal Muda TNI Oka Prawira di Kabupaten Bandung, Kamis.
Menurut Oka, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari kepemimpinan dan komitmen kuat Bupati Dadang Supriatna yang mampu mengorkestrasi seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menambahkan, Pemkab Bandung juga dinilai berhasil membangun kolaborasi lintas sektor sehingga pelaksanaan program strategis nasional berjalan lancar.
Menurutnya, konsultasi dan evaluasi berkala dinilai menjadi kunci mengapa program strategis nasional khususnya MBG di Kabupaten Bandung berjalan cepat dan aman.
“Langkah-langkah optimalisasi SOP dan penguatan teknis MBG yang sudah dilakukan Kabupaten Bandung bisa dijadikan contoh daerah lain. SOP teknis yang sudah berjalan coba dibuat tertulis agar bisa jadi rujukan,” kata Oka.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan Kemenkopolkam. Ia menegaskan kesiapan Pemkab Bandung untuk mendukung program nasional tersebut.
“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menerima kunjungan Kemenkopolkam. Kabupaten Bandung siap mendukung dan menyukseskan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo,” kata Dadang.
Ia menargetkan 361 dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung beroperasi pada Desember 2025 dengan sasaran lebih dari 1,2 juta jiwa penerima manfaat, terutama anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Untuk menjamin kualitas, kata dia, setiap SPPG diwajibkan mengirimkan 20 relawan untuk mengikuti pelatihan khusus agar penyajian makanan higienis tetap terjaga.