Kemlu: Kehadiran Presiden di KTT BoP masih dipertimbangkan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi Indonesia telah menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk 19 Februari, tetapi masih menunggu keputusan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kehadiran.

"Memang kita menerima undangan tersebut, tapi Pak Presiden (Prabowo Subianto) masih belum memutuskan (untuk hadir atau tidak)," kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl di Jakarta, Selasa.

Tidak disebutkan apakah Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir langsung atau mengirim perwakilan untuk memenuhi undangan dari Dewan Perdamaian tersebut.

Saat ditanya mengenai isu strategis apa yang akan disampaikan oleh Indonesia ke Dewan Perdamaian tersebut, juru bicara itu mengatakan: "Kita lihat, karena memang belum ada keputusannya juga untuk kehadiran."

Indonesia resmi masuk sebagai salah satu anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu, antara lain Amerika Serikat sebagai penggagas, kemudian Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turkiye, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.