Lemhannas dukung upaya Prabowo cari suplai bahan bakar ke Rusia
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mencari pasokan bahan bakar ke Rusia dengan cara bertemu Presiden Vladimir Putin. Menurut Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, langkah tersebut sangat tepat dilakukan demi memastikan ketersediaan stok bahan bakar nasional di tengah konflik Timur Tengah yang sedang memanas.
"Mencari sumber-sumber energi, termasuk rencana beliau ke Rusia, tentu adalah bagian dari upaya beliau dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri kita," kata Ace saat jumpa pers di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu.
Dia menjelaskan posisi Indonesia dinilai sangat memungkinkan dalam membangun kerja sama dengan berbagai negara lantaran menganut status non blok. Status tersebut membuat Indonesia tidak terikat dengan blok-blok negara yang sedang berkonflik sehingga dapat membangun kerja sama dengan negara manapun.
Indonesia diketahui memiliki latar belakang hubungan yang harmonis dengan Rusia mengingat keduanya sempat terlibat dalam ragam kerja sama, salah satunya di bidang pertahanan. Ace mengatakan pihaknya berharap kunjungan Prabowo ke Rusia membuahkan hasil yang baik demi terciptanya ketahanan energi nasional.
"Karena Pak Presiden tidak ingin rakyat di Indonesia mengalami kelangkaan energi sehingga ya berdampak terhadap ketahanan energi nasional," terang Ace
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dalam waktu dekat masih menunggu jadwal pengumuman resmi dari Kementerian Luar Negeri.
"Ya ada rencana demikian, tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan. Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerja sama," ujar Teddy saat memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4)
Teddy menyampaikan bahwa pemerintah memang tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara, termasuk di sektor energi. Namun, kata dia, kepastian negara tujuan dan agenda pembahasan akan disampaikan secara resmi oleh kementerian terkait.
