MAKPI: Kebijakan WFA ASN saat lebaran cerminkan bingungnya birokrasi

Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Riant Nugroho, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur Lebaran 2026 mencerminkan kebingungan pemerintah dalam mengelola sistem kerja birokrasi di era digital.

Menurut Riant, kebijakan tersebut memang dapat membantu mengurangi kemacetan saat arus mudik. Namun di sisi lain, kebijakan itu menunjukkan pemerintah belum memiliki model pengelolaan kerja birokrasi yang jelas.

“Kalau dari segi menekan kemacetan, sudah efektif. Tapi yang lain-lain belum tahu ya,” kata Riant dalam wawancara edisi pagi Radio Elshinta, Sabtu (14/3/2026).

Riant mengatakan perkembangan teknologi memang memungkinkan pekerjaan dilakukan dari berbagai tempat. Namun, pemerintah dinilai belum sepenuhnya memiliki sistem birokrasi digital yang matang untuk mendukung pola kerja tersebut.

“Yang namanya Work From Everywhere ini alasannya supaya nggak kemacetan boleh. Tetapi sebenarnya ini bentuk kebingungan kita untuk nggak tahu gimana caranya mengatur pekerjaan birokrasi ini,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan WFA bukan solusi utama untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur negara. Jika pemerintah menetapkan libur Lebaran, menurutnya ASN sebaiknya benar-benar diberikan waktu libur.

“Yang namanya libur, ya libur. Kalau memang libur lebaran, kasih libur lebaran. Libur saja,” kata Riant.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan praktik di Malaysia yang tidak mengenal kebijakan libur bersama. Pegawai yang tidak merayakan hari raya tetap bekerja sehingga pelayanan publik tetap berjalan.

“Di Malaysia semua yang beragama non-muslim tidak boleh libur. Tidak ada libur bersama. Yang mau libur ambil cuti. Negara tetap bisa melayani masyarakat seperti biasa,” ujarnya.

Menurut Riant, kebijakan libur bersama di Indonesia justru berpotensi menurunkan produktivitas karena banyak layanan publik berhenti pada waktu yang sama.

“Libur bersama justru non-produktif. Kebijakan ini lebih karena ingin populer supaya libur bersama,” kata dia.

Ia menilai kebijakan tersebut telah berlangsung lama dan terus dipertahankan karena pemerintah khawatir menimbulkan reaksi negatif dari publik jika diubah.

Clara Hanna Rosmerima Pasaribu/Mgg/Rama