May Day 2026, KSPI dan Partai Buruh gelar aksi di DPR RI, bukan Monas

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi besar dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Berbeda dengan peringatan yang digelar secara seremonial di Monas, KSPI memilih melakukan aksi di depan Gedung DPR RI dengan membawa sejumlah tuntutan strategis.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi yang digelar pada 1 Mei 2026 akan berlangsung damai dan tertib.

“Kami tegaskan, aksi May Day KSPI ini adalah aksi damai, tertib, konstitusional, dan tidak anarkis. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan telah menyampaikan pemberitahuan resmi,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, aksi akan dilakukan serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Khusus di Jakarta, kegiatan dipusatkan di depan DPR RI pada pukul 10.00–12.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan.

Di Istora Senayan, agenda dilanjutkan dengan May Day Fiesta serta deklarasi Garda Buruh Nasional, organisasi kemasyarakatan buruh yang diinisiasi KSPI untuk mengawal aspirasi pekerja.

Said Iqbal menegaskan bahwa aksi KSPI tidak akan bergabung dengan peringatan May Day di Monas.

“Aksi KSPI dilakukan di DPR RI, bukan di Monas. Kami tidak bergabung dengan peringatan di Monas karena itu sifatnya seremonial, sementara kami melakukan aksi,” tegasnya.

Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada belum terpenuhinya tuntutan buruh yang disuarakan pada May Day tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu janji belum dipenuhi, lalu tahun ini mengulang janji yang sama di panggung yang sama, di mana letak kemuliaan Presiden?” ujarnya.

Ia menilai lokasi DPR RI menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan tuntutan, khususnya terkait pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Ini sudah satu setengah tahun berjalan. Tinggal enam bulan lagi. Bahkan draft-nya pun belum jelas. Ini berpotensi melanggar konstitusi,” tegasnya.

KSPI memperkirakan jumlah massa aksi di depan DPR RI mencapai 30.000 hingga 50.000 orang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas lokasi dan pertimbangan keamanan.

“Kami ingin aksi ini tetap tertib dan terorganisir. Karena itu jumlah massa disesuaikan dengan kapasitas lokasi,” ujarnya.

Said Iqbal juga menyebutkan bahwa May Day 2026 mengusung delapan tuntutan utama. Mulai dari pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penolakan outsourcing dan upah murah, reformasi pajak, hingga perlindungan pekerja rumah tangga.

Ia juga menyoroti potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan impor.

“Ini bukan isu, ini sudah terjadi. Sudah ada pembicaraan efisiensi. Artinya potensi PHK nyata,” katanya.

Selain itu, kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga energi juga dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan tenaga kerja.

“Kalau biaya produksi naik, perusahaan pasti melakukan efisiensi. Dan yang paling mudah ditekan adalah biaya buruh,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini membawa pesan kuat kepada pemerintah dan DPR terkait masa depan pekerja di Indonesia.

“Kami datang dengan damai, tapi tuntutan kami serius. Ini soal masa depan buruh Indonesia,” tegasnya.

Sri Lestari/Ter