Menko AHY dorong sinergi pemerintah dan swasta perkuat ketahanan siber

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menekankan pentingnya sinergi infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat keamanan siber.

Pernyataan itu disampaikan saat Menko AHY menjadi keynote speaker dalam Rakornas Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026 yang digelar BSSN, Rabu (25/2/2026).

Menko AHY menegaskan keamanan siber adalah bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional.

“Cyber security adalah national security. Kita ingin Indonesia semakin kokoh, berdaulat di ruang digital, dan aman di ruang siber,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Ia menambahkan, keamanan siber mendukung ekonomi yang maju sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan bangsa secara umum.

Menko AHY memaparkan contoh global serangan siber berdampak luas, seperti Colonial Pipeline 2021, NotPetya 2017, peretasan Bank Sentral Bangladesh 2016.

Serangan WannaCry terhadap National Health Service Inggris 2017 juga menimbulkan gangguan layanan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Sementara kasus SolarWinds 2020 memperlihatkan operasi spionase siber besar terhadap pemerintahan dan infrastruktur strategis.

“Peristiwa tersebut menunjukkan satu titik infrastruktur vital yang lumpuh dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi dan stabilitas negara,” jelas Menko AHY.

Di Indonesia, sekitar 229 juta pengguna internet, atau 80 persen populasi, menjadikan ekosistem digital nasional rentan serangan siber.

Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2024 telah melampaui 95 miliar dolar AS, menunjukkan ketergantungan tinggi pada sistem digital di berbagai sektor.

Ketergantungan layanan publik, keuangan, energi, transportasi, hingga pertahanan menuntut sistem siber aman dan terjaga.

Kasus kebocoran data, termasuk insiden Bjorka 2022, menegaskan pentingnya tata kelola dan perlindungan data publik yang kuat.

Menko AHY menekankan prinsip security by design, agar keamanan siber dibangun sejak tahap perencanaan infrastruktur dan sistem digital.

“Keamanan siber harus integral dalam agenda pembangunan, bukan tambahan setelah insiden terjadi,” tegas Menko AHY.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan dan respons tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah, serta regulasi yang selaras, menjadi fondasi perlindungan infrastruktur informasi vital.

“Berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kami, siap menjadi bagian dari kolaborasi pembangunan infrastruktur informasi vital,” ungkap Menko AHY.

Penguatan keamanan siber juga memerlukan investasi berkelanjutan pada kapasitas dan kemitraan publik-swasta.

Sektor industri mengelola sebagian besar infrastruktur digital, sehingga kolaborasi publik-swasta menjadi krusial.

Pengembangan sumber daya manusia, teknologi keamanan mutakhir, dan mekanisme respons insiden harus dilakukan simultan di tingkat nasional dan daerah.

Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada BSSN atas penyelenggaraan Rakornas, sebagai forum strategis memperkuat sistem pertahanan siber nasional.

Rakornas diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk menjaga kedaulatan digital dan mendukung pembangunan infrastruktur yang aman dan andal.

Acara turut dihadiri Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Wibowo, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto.

Menko AHY didampingi Deputi Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Nazib Faizal, Staf Khusus Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Irjen Pol. Arif Rachman, dan Brigjen Rio Neswan.

Awaluddin M