Mensos Gus Ipul ajak Kepala Daerah ikut memutakhirkan DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus ditindaklanjuti bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder lainnya, untuk mencapai target pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Mandat tersebut yaitu terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, hingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Ayo sama-sama belajar, ini arahan Presiden. Jadi ada tiga mandat utama Presiden,” kata Gus Ipul saat audiensi dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam, di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Gus Ipul menambahkan, Kemensos dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial memiliki tiga program utama. Yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan.

Ia menjelaskan Presiden mengamanatkan penyusunan data tunggal sebagai acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan sosial, sehingga pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran. Amanat tersebut melahirkan DTSEN sebagai data tunggal yang wajib menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mengelola adalah BPS, ini jadi pedoman semuanya termasuk Daerah. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota, jangan lupa bapak bikin rencana, bikin penyelenggaraan pembangunan, datanya harus dari sini,” ungkapnya.

Data dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan Kemensos dan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk pemutakhiran dan ground check di lapangan sehingga data semakin akurat. “Yang mengelola bukan kita lagi, yang mengelola adalah BPS, maka Bapak berarti nanti harus bekerja sama dengan BPS,” ujarnya.

Mensos menjelaskan ditengarai masih ada bantuan yang belum tepat sasaran, sehingga penting melakukan pemutakhiran DTSEN setiap tiga bulan sekali. Hal ini mengingat data bersifat dinamis dan bisa berubah setiap waktu karena ada warga yang meninggal, berpindah tempat, menikah, dan lahir.

Pemutakhiran data dilakukan dengan jalur formal melalui musyawarah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat, serta jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.

“Tetap melibatkan bantuan daerah, Kita tetap mengikutkan daerah, untuk memastikan data ini dimutakhirkan, Pak Bupati, warganya tiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang nikah, ada yang pindah tempat,” ujarnya.

Kemensos dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga bekerjasama dalam digitalisasi penyaluran Bansos, sehingga masyarakat bisa lebih mudah melakukan pendaftaran dan verifikasi.

“Kita punya portal, di mana semua orang boleh daftar untuk mendapatkan Bansos, tapi yang akan menolak dan menerima itu adalah sistem, yang memilah dan memilihnya adalah sistem, jadi masyarakat boleh daftar, data ini, sistem ini terhubung dengan semua data pemerintah,” jelasnya.

Gus Ipul pun mengajak Pemerintah Daerah untuk bersama-sama terus mengawal pemutakhiran DTSEN, untuk mencapai data yang akurat, sehingga bansos bisa tepat sasaran.

“Sejak zaman Pak Prabowo, sebelumnya enggak punya kaya gini (DTSEN). Artinya bahwa kita diajak targeted, bantu orang itu jelas sasarannya, di mana posisinya, alamatnya, kondisinya,” ungkapnya.

Mensos menambahkan, mandat terakhir yang menjadi prioritas Presiden adalah Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dalam pengentasan kemiskinan. Data menunjukan 4 juta lebih anak usia sekolah itu tidak bersekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah.

Sekolah Rakyat hadir memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terbawa dalam proses pembangunan. “Itulah yang jadi perhatian. Pak Presiden minta kita untuk perhatikan, maka istilahnya memuliakan wong cilik, yang tidak terbawa dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan program-program lainnya. Sekolah Rakyat adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan terpadu.

“Nanti anaknya sekolah, orang tuanya dapat program pemberdayaan, rumahnya dibantu, rumahnya akan dibantu sesuai program presiden, nanti dimasukkan jadi anggota Kopdes Merah Putih, dapat sembako lengkap, semua keluarga dari siswa Sekolah Rakyat itu dapat bantuan PBI-JKN, lalu anak-anak di sana dapat program Presiden makan bergizi gratis tiga kali sehari,” jelas Gus Ipul.

Sebagai informasi, Kabupaten Rokan Hilir sudah mempunyai Sekolah Rakyat Rintisan dengan jumlah siswa sebanyak 75 orang, dan sudah mengusulkan lahan untuk Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, Gus Ipul juga mendorong Kota Sukabumi segera mengusulkan bangunan dan lahan untuk Sekolah Rakyat.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Jawa Barat, Een Rukmini; Sekretaris Dinas Sosial Kota Sukabumi Ida Halimah; Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Fauzi Efrizal; dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Andi Rahman.

Penulis: Suwiryo/Ter