Mensos ingatkan Sekolah Rakyat bebas KKN, daerah diminta transparan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diusulkan sejumlah pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur H. Lanosin dan Bupati Sambas Satono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Namun, dalam pelaksanaannya, Mensos menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan akuntabel.

“Jadi harus direspon, pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan harus dijawab dan jangan sampai ada KKN,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Selain aspek transparansi, pemerintah daerah juga diminta memenuhi berbagai persyaratan teknis sebelum mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah ketersediaan lahan minimal 7 hektare dengan status yang jelas dan tidak dalam sengketa.

“Harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya,” ujarnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa program ini menyasar masyarakat pada kelompok ekonomi terbawah.

“Karena Pak Presiden itu memuliakan warga Pak Bupati yang di Desil 1 dan Desil 2. Kalau enggak (program Sekolah Rakyat) disambut, rugi,” ujarnya.

Ia memastikan akan mengawal usulan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk di Kabupaten OKU Timur.

“Ini sudah bagus, harus jadi (Sekolah Rakyat di OKU Timur). Saya kawal ini,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten OKU Timur menyatakan kesiapan mendukung program tersebut dengan menyiapkan lahan seluas 9,6 hektare.

“Apapun persyaratannya, kita siap melaksanakan Sekolah Rakyat,” ungkap Bupati OKU Timur H. Lanosin.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sambas juga telah mengajukan proposal sejak tahun lalu, termasuk melengkapi dokumen lahan seluas sekitar 9,33 hektare di wilayah Jagur.

“Pertama menyerahkan proposal langsung kira-kira bulan Mei tahun lalu, dan sertifikat tanah bukan hanya hari ini, sebelumnya sudah ada sertifikat,” kata Bupati Sambas Satono.

Usulan dari Kabupaten Sambas direncanakan masuk dalam tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

“Yang penting ini masukkan ini di tahap ketiga Oktober 2026,” jelas Gus Ipul.

Rizki Rian Saputra/Rama