Menteri PU pastikan tidak ada lubang di Pantura barat H-10 Lebaran

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada lubang di jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa wilayah barat pada H-10 Lebaran tahun ini.

"Tadi disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat bahwa memang masih ada lubang di beberapa titik, sudah berkurang dari yang awal sekitar 7.000 lubang, sekarang tinggal sisa 2.500 lubang, tapi kita pastikan H-10 sudah tidak ada lubang," ujar Dody di Karawang, Jawa Barat pada Sabtu.

Dia menambahkan, untuk perbaikan dengan metode pelapisan ulang aspal baru atau overlay di jalan nasional Pantura barat membutuhkan waktu sekitar dua tahun

"Cuma ke depan karena kita bicara Pantura, mungkin di ujung sekitar 100 kilometer terakhir itu yang batas Brebes, kita akan overlay dengan menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tapi itu karena 100 kilometer jadi mungkin perlu waktu sekitar dua tahun. Jadi penanganan Pantura akan kita lakukan dengan lebih sempurna lagi," katanya.

Perbaikan dengan overlay ditujukan pada kondisi jalan yang memang sudah parah sekali. Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026, Kementerian PU memastikan kesiapan menyeluruh baik pada jalan tol maupun jalan nasional.

Untuk jalan tol, saat ini terdapat 76 ruas jalan tol yang telah beroperasi dengan total panjang 3.115,98 km, didukung oleh 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/rest area). Kemudian, lanjutnya, 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta 539 gerbang tol.

Menteri Perhubungan memprediksi sekitar 144 juta orang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 H berdasarkan hasil survei nasional, dengan potensi kenaikan jumlah pemudik dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, operasional posko angkutan Lebaran akan berlangsung pada 13–29 Maret 2026 untuk mengoordinasikan seluruh moda transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Menurut dia, sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan, antara lain pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan pengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan penting lainnya sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian.

Selain itu, Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow, sistem satu arah (one way), dan ganjil genap di sejumlah ruas tol yang berpotensi padat.