Pakar: RI perlu perkuat tata kelola untuk masuk rantai pasok global

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mendorong Indonesia agar memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan untuk meningkatkan posisinya dalam rantai pasok global.

By :  Widodo
Update: 2025-11-23 15:10 GMT

Ilustrasi - Aktivitas bongkar muat kontainer berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU)

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mendorong Indonesia agar memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan untuk meningkatkan posisinya dalam rantai pasok global.

Ia menekankan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagai kunci, bukan sekadar membangun citra, tetapi menjadikan Indonesia lebih kredibel di mata dunia.

Pandangan itu disampaikan Rezasyah kepada ANTARA, Sabtu, menanggapi pertanyaan tentang potensi keikutsertaan Indonesia di G20 untuk memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global.

Menurut Rezasyah, Indonesia harus meyakinkan komunitas internasional bahwa negara ini mendukung transformasi digital, yang tercermin dari ketahanan UMKM menghadapi gejolak ekonomi global.

Selain itu, Indonesia pun perlu semakin terbuka terhadap investasi asing, baik investasi padat karya maupun padat modal, karena keduanya dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Target tersebut, katanya, memerlukan dorongan mobilitas ekonomi ratusan juta penduduk secara simultan.

Laman resmi Kementerian PAN-RB mencatat OECD telah mengeluarkan Rekomendasi OECD 2024 tentang pelayanan administrasi publik berpusat pada manusia.

Rekomendasi itu mencakup visi strategis, nilai, dan hak melalui reformasi layanan serta penetapan dasar hukum dan fondasi penyampaian layanan publik, termasuk infrastruktur digital.

OECD juga menekankan pentingnya pengukuran kualitas layanan dan peningkatan partisipasi pengguna melalui survei untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola dengan mengadopsi standar OECD melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, transparansi, dan integritas, serta menutup celah koordinasi lintas lembaga untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik maupun investor.

Similar News