Pelajaran penting dari swasembada beras 2025

 Proklamasi swasembada beras 2025 yang dikumandangkan pada puncak perayaan Natal 2025, menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan pangan Indonesia.

Meski waktu pengumumannya sedikit bergeser dari rencana awal yang pernah disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pergeseran itu lebih bersifat teknis dan sama sekali tidak mengurangi substansi pencapaian yang telah diraih.

Bahkan, jika dicermati secara jujur dan berbasis data, tanpa proklamasi pun sesungguhnya capaian swasembada beras telah terwujud. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil keluar dari ketergantungan struktural pada impor beras yang selama puluhan tahun menjadi bayang-bayang kebijakan pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Angka ini bukan sekadar statistik tahunan, melainkan refleksi dari peningkatan produktivitas yang nyata di tingkat petani.

Produksi yang melampaui target tersebut memberi dampak berlapis, bukan hanya pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada penguatan cadangan beras pemerintah. Cadangan Beras Pemerintah yang mencapai sekitar 3,2 juta ton merupakan catatan historis yang patut diperhitungkan.

Selama bertahun-tahun, Perum Bulog umumnya hanya mengelola cadangan di bawah 2 juta ton, sehingga posisi cadangan di atas 3 juta ton menjadi simbol ketahanan pangan yang jauh lebih kokoh dibandingkan masa lalu. Keberhasilan ini semakin bermakna ketika diiringi dengan keputusan menghentikan impor beras medium sepanjang 2025.

Kebijakan tersebut mencerminkan keberanian politik pangan yang tidak sederhana, mengingat Indonesia pada 2024 masih mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras dari berbagai negara produsen utama seperti Thailand, Vietnam, dan India.

Penghentian impor beras medium bukan hanya berdampak domestik, tetapi juga memberi efek pada pasar global. Harga beras dunia tercatat mengalami penurunan sekitar 42 persen, sebuah fenomena yang kemudian mendapat apresiasi dari Badan Pangan Dunia FAO.

Dalam konteks global, langkah Indonesia ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan nasional dapat berkontribusi pada stabilitas pasar internasional, bukan sekadar berorientasi ke dalam negeri. Produksi yang meningkat signifikan, cadangan beras yang kuat, dan penghentian impor beras medium menjadi tiga pilar utama yang menjelaskan mengapa pemerintah berani memproklamirkan swasembada beras 2025.

Ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Namun, justru di titik inilah catatan kritis perlu diajukan. Sejarah perberasan nasional menunjukkan bahwa euforia swasembada kerap menjadi jebakan. Keberhasilan sering kali dirayakan berlebihan, sementara pekerjaan rumah untuk menjaga keberlanjutan terlupakan.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah swasembada beras telah tercapai, melainkan bagaimana memastikan agar capaian ini tidak bersifat sementara dan tidak sekadar mengikuti tren?

Pekerjaan Lanjutan

Ada sejumlah pekerjaan lanjutan yang perlu mendapat perhatian serius setelah proklamasi swasembada beras diumumkan. Peningkatan produktivitas harus terus menjadi prioritas, bukan hanya melalui perluasan lahan, tetapi terutama melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi yang relevan dengan kondisi agroekologi Indonesia.

Varietas unggul, efisiensi penggunaan air, mekanisasi yang tepat guna, serta digitalisasi pertanian perlu diarahkan untuk meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan. Stabilisasi harga menjadi agenda penting berikutnya. Harga yang adil bagi petani harus berjalan seiring dengan keterjangkauan bagi konsumen.

Tanpa keseimbangan ini, keberhasilan produksi justru dapat berujung pada tekanan ekonomi baru, baik berupa anjloknya harga di tingkat petani maupun melonjaknya harga di tingkat konsumen. Peran negara dalam menjaga keseimbangan tersebut menjadi krusial, terutama melalui kebijakan stok, distribusi, dan intervensi pasar yang terukur.

Distribusi beras yang efektif juga tidak boleh diabaikan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan disparitas produksi antarwilayah yang tinggi. Daerah nonpenghasil beras dan kawasan perkotaan harus dipastikan mendapatkan pasokan yang cukup dan stabil.

Distribusi yang efisien bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak terjadi distorsi atau spekulasi yang merugikan masyarakat.

Dukungan berkelanjutan kepada petani merupakan fondasi utama swasembada beras. Fasilitas produksi, subsidi yang tepat sasaran, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani perlu dirancang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat.

Petani yang sejahtera dan berdaya adalah prasyarat mutlak bagi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pengawasan Stok Beras

Pengawasan stok beras nasional menjadi elemen terakhir yang tidak kalah penting. Stok yang besar tanpa pengelolaan yang baik justru dapat menimbulkan masalah baru, mulai dari pemborosan hingga potensi kelangkaan semu.

Pemantauan yang cermat dan berbasis data diperlukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga sepanjang waktu. Semua langkah tersebut harus dirumuskan secara matang agar swasembada beras 2025 benar-benar berbeda dari swasembada beras pada masa lalu.

Swasembada yang berkelanjutan bukan sekadar kemampuan memproduksi beras dalam jumlah cukup, tetapi juga memastikan bahwa produksi tersebut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan, adil secara sosial, dan rasional secara ekonomi.

Kualitas beras yang aman dikonsumsi, harga yang stabil dan terjangkau, lingkungan yang terjaga, petani yang sejahtera, serta sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dengan cara pandang ini, swasembada beras tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang harus terus dirawat. Proklamasi swasembada beras 2025 seharusnya menjadi titik awal untuk memperkuat fondasi pangan nasional, bukan titik henti yang meninabobokan.

Mencermati capaian ini dengan kepala dingin dan langkah terukur adalah kunci agar swasembada beras benar-benar menjadi warisan kebijakan yang kokoh bagi generasi mendatang.