Pemangkasan anggaran daerah, Pengamat: Efek berantai bisa meledak di belakang

Kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sejak 2025 dinilai memicu kekhawatiran publik. Langkah efisiensi fiskal ini disebut berisiko mengganggu layanan dasar daerah.

Pengamat Kebijakan Publik Undip, Satria Aji Imawan, memperingatkan dampak luas kebijakan tersebut. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara Radio Elshinta, Jumat (27/3/2026).

Satria menilai pelayanan publik tidak bisa hanya mengandalkan digitalisasi tanpa dukungan SDM. Pengurangan anggaran pegawai akan berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat.

“Masalah pelayanan publik itu bersifat khusus. Jadi, tidak bisa sepenuhnya diselesaikan hanya dengan digitalisasi,” ujar Satria.

Satria mengatakan, kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Satria menyoroti potensi pemutusan kontrak yang memicu persoalan sosial baru.

Menurutnya, penyempitan lapangan kerja di sektor pemerintah akan menciptakan efek berantai. Melemahnya daya beli masyarakat dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Efek berantai ini bisa meledak di belakang. Saat orang sulit konsumsi, hal itu akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Satria mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi area paling krusial terdampak pemangkasan anggaran. Satria menegaskan bahwa pelemahan dua sektor ini mempertaruhkan masa depan bangsa.

Ia juga menyoroti realokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski penting, program tersebut tidak boleh mengorbankan tenaga pengajar dan kesehatan.

“Kalau kita gagal di sektor ini, kita sedang merusak masa depan bangsa,” tegas Satria.

Sebagai jalan keluar, Satria mendorong pemerintah mencari alternatif pembiayaan melalui skema kemitraan swasta. Skema pendanaan kreatif dinilai lebih realistis daripada memangkas pegawai.

Ayesha Julia Putri/Rama