Pemda diminta tetapkan tarif wajar infrastruktur telekomunikasi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah. Dukungan diminta melalui penetapan tarif sewa barang milik daerah yang wajar dan regulasi yang memberi kepastian bagi industri.

Permintaan itu disampaikan Nezar dalam Rapat Implementasi Konsep Sewa Barang Milik Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (20/01/2026).

Rapat tersebut membahas penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Nezar menyoroti tingginya beban regulasi yang ditanggung industri telekomunikasi di Indonesia. Beban regulasi atau regulatory cost disebut mencapai 12 persen, salah satu yang tertinggi di dunia.

Kondisi tersebut Ia nilai tidak sehat dan berpotensi menghambat transformasi digital nasional.

"Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi prasyarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran. Agenda ini sangat bergantung pada kelancaran penggelaran infrastruktur digital di daerah," ujar Wamen Nezar, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2025).

Nezar menilai masih ada kebijakan daerah yang belum selaras dengan regulasi nasional terkait tarif infrastruktur digital.

"Padahal regulasi sudah jelas. Pasal 128B Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menegaskan penyesuaian sewa infrastruktur digital itu 0 persen apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) belum tersedia. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi aset daerah dan kelayakan investasi," tegasnya.

Ia mengatakan industri telekomunikasi tidak menolak berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, industri membutuhkan kepastian, kewajaran, dan konsistensi kebijakan.

Menurutnya, biaya regulasi yang berubah-ubah dinilai dapat menahan investasi dan memperlambat perluasan jaringan internet ke daerah.

Nezar menyebut infrastruktur telekomunikasi berperan penting mendukung layanan publik dan ekonomi daerah. Sektor pendidikan, kesehatan, dan transaksi pemerintahan turut bergantung pada jaringan digital yang andal.

Jika iklim industri tidak sehat, kata Nezar, dampak ekonomi digital dinilai tidak akan optimal.

"Kami memandang pentingnya kolaborasi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Tujuannya sederhana namun strategis, yaitu menciptakan iklim regulasi yang adil, transparan, dan pro pertumbuhan," jelasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah memperkuat sinergi kebijakan.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadikan regulasi tarif sebagai alat tata kelola yang baik, bukan hambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Krisanti/Rama