Pemerintah pastikan harga BBM subsidi tetap, stok energi aman

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap stabil, sementara cadangan energi nasional dijaga di atas standar di tengah ketidakpastian global

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Salah satu langkah utama adalah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap stabil serta menjaga ketersediaan energi di atas standar nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional saat ini berada dalam kondisi aman.

“Cadangan BBM kita berada di atas standar minimal nasional, meskipun situasi geopolitik global masih penuh ketidakpastian,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3) waktu setempat.

Pemerintah memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga untuk BBM subsidi guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan demikian, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap berlaku seperti saat ini.

Sementara itu, pembahasan terkait harga BBM nonsubsidi masih berlangsung bersama badan usaha, termasuk Pertamina dan penyedia BBM swasta.

“Untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian, tetap menggunakan harga saat ini. Untuk BBM nonsubsidi masih dalam pembahasan,” tegas Bahlil.

Selain menjaga harga dan pasokan, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui implementasi program Biodiesel 50 persen (B50). Kebijakan ini diproyeksikan mampu meningkatkan kemandirian energi sekaligus menciptakan surplus stok gasoil di dalam negeri.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mempercepat kajian kebijakan agar dapat merespons pergerakan harga energi global, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas), yang cenderung fluktuatif.

Bahlil menegaskan bahwa setiap kebijakan energi yang diambil pemerintah selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden selalu menekankan bahwa kebijakan harus berpihak kepada rakyat, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih,” ujarnya.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak serta tidak melakukan pembelian berlebihan. Sebagai bagian dari pengendalian konsumsi, diterapkan pembatasan pembelian BBM subsidi :

- Pertalite (JBKP) maksimal 50 liter per hari per kendaraan

- Solar subsidi (JBT) untuk kendaraan pribadi dibatasi

- Kendaraan umum penumpang dan barang tetap sesuai ketentuan yang berlaku

Langkah ini diharapkan dapat menjaga distribusi energi tetap merata dan tepat sasaran.

Robby Hatibie