Pemprov Banten fokus upayakan penurunan ketimpangan kesejahteraan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berfokus pada percepatan penurunan ketimpangan kesejahteraan setelah menerima penghargaan Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang dinilai berhasil menekan disparitas kesejahteraan.

"Upaya menurunkan ketimpangan adalah fokus kami. Berbagai kebijakan ditempuh dan disepakati bersama DPRD Banten, termasuk keberpihakan terhadap wilayah perdesaan yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas," kata Gubernur Banten Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Andra menyebut capaian itu sebagai hasil kerja kolektif dalam memastikan pembangunan dirasakan merata, terutama antara wilayah utara dan selatan.

Salah satu kebijakan yang dinilai signifikan menekan ketimpangan adalah pemerataan akses pendidikan. Pemprov Banten menggratiskan biaya pendidikan untuk siswa SMA, SMK, dan SKh swasta. Kebijakan tersebut saat ini memfasilitasi sekitar 65.000 siswa dari berbagai kabupaten/kota.

Program itu disebut menjadi instrumen pemerataan layanan dasar yang mempersempit kesenjangan antara keluarga mampu dan tidak mampu. Praktik serupa akan diperluas sesuai evaluasi tahunan.

Gubernur Andra Soni juga menekankan perbaikan infrastruktur desa sebagai strategi utama mengurangi ketimpangan ekonomi. Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra telah membangun 60 ruas jalan desa sepanjang 2025.

"Ketika jalan-jalan desa dalam kondisi baik, dampaknya sangat luar biasa dalam mempermudah aksesibilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) karena jalan desa yang kami bangun merupakan akses strategis pertanian," ujarnya.

Ia menyebut arah pembangunan tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan jangka menengah menuju provinsi yang maju, adil-merata, dan bebas korupsi.

Penilaian kinerja pemerintahan daerah tahun ini mengukur dua indikator besar yakni kualitas tata kelola dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Parameter yang dinilai meliputi pengendalian kemiskinan, inflasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, dan penurunan rasio gini.

Seleksi berlangsung sejak Oktober 2025 dan melibatkan 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dari keseluruhan peserta, terdapat 19 finalis yang dianggap mampu mensinergikan kebijakan pusat dan daerah secara konsisten.