Ponpes Al Khoziny ambruk, audit bangunan publik mendesak untuk cegah kegagalan konstruksi

Pemerintah perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan publik dan keagamaan guna mencegah terulangnya kasus kegagalan konstruksi di berbagai daerah. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA’45), sekaligus Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Prof. Manlian Ronald Simanjuntak dalam Elshinta News and Talks edisi pagi, Minggu (5/10/2025).

Seperti diketahui, Indonesia dikejutkan dengan peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025). Sampai saat ini proses evakuasi terhadap korban santri masih dilakukan Tim Gabungan, dan belakangan dengan alat berat. Hingga 5 hari pascakejadian, tercatat 34 orang meninggal dunia dan 104 santri berhasil selamat.

Sementara itu, dalam perbicangan dengan Elshinta Minggu pagi, Prof. Manlian menegaskan bahwa banyak kegagalan bangunan terjadi bukan hanya karena faktor teknis, melainkan juga akibat lemahnya administrasi proyek dan kurangnya kompetensi pelaksana konstruksi.

“Bangunan gedung harus dikerjakan oleh pihak yang kompeten dan bersertifikat. Jangan sampai karena niat baik, pembangunan dilakukan tanpa keahlian dan izin yang sah,” ujar Prof. Manlian kepada News Anchor Suwiryo, Minggu pagi.

Ia menekankan, seluruh bangunan baik milik Pemerintah, swasta, maupun pribadi, wajib memenuhi standar hukum dan kelengkapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti izin IMB. Prof. Manlian juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap bangunan ibadah seperti masjid, musala, dan pesantren, yang menurutnya termasuk kategori bangunan public, dan jelas harus dijamin keamanannya.

“Bangunan ibadah itu bukan hanya tempat spiritual, tapi fasilitas publik. Maka harus aman dan memenuhi ketentuan teknis dan administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Kementerian Agama dan Kementerian PUPR berkolaborasi memperkuat pengawasan teknis terhadap bangunan keagamaan. Ia menilai, momentum insiden ambruknya beberapa bangunan, termasuk Ponpes di Sidoarjo, dapat menjadi momentum audit nasional harus dilakukan terhadap seluruh bangunan publik di Indonesia.

Selain itu, Prof. Manlian juga mengingatkan pentingnya penataan ruang terbuka di sekitar bangunan untuk keperluan evakuasi dan penanganan darurat. “Kita sering abai bahwa ruang terbuka itu vital untuk penyelamatan. Kalau semua lahan dibangun penuh, proses evakuasi bisa terhambat,” ujarnya.

Menutup wawancara, Prof. Manlian mengimbau agar Pemerintah Pusat dan daerah segera mengevaluasi bangunan berusia lebih dari 20–30 tahun, baik dari sisi dokumen maupun struktur fisiknya. “Pastikan administrasinya lengkap dulu, baru dilanjutkan ke aspek teknis. Ini langkah penting agar tidak ada lagi bangunan gagal di masa depan,” pungkasnya.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter