Prabowo siapkan Inpres selamatkan Gajah Sumatera dan Borneo

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah sebagai bentuk intervensi serius negara dalam mencegah ancaman kepunahan satwa dilindungi. Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, seusai menghadiri undangan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Inpres pertama, adalah Inpres tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan gajah Borneo," katanya, menjelaskan topik rapat terbatas di Istana Jakarta.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat upaya penyelamatan populasi gajah, khususnya gajah Sumatera dan gajah Kalimantan, yang saat ini menghadapi tekanan besar akibat kerusakan habitat.

Menurut Raja Juli, data ilmiah menunjukkan bahwa jumlah kantong habitat gajah di Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya tercatat 42 kantong habitat, kini hanya tersisa sekitar 21 kantong yang masih bertahan.

“Kalau tidak ada intervensi serius dari pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini menjadi keniscayaan. Akibatnya, populasi gajah sebagai salah satu satwa dilindungi dan spesies ikonik Indonesia berpotensi mengalami kepunahan,” ujarnya.

Melalui Inpres tersebut, kata Raja Juli, Presiden akan memberikan instruksi kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung langkah Kementerian Kehutanan dalam menyelamatkan populasi gajah.

Salah satu upaya yang disiapkan, kata dia, adalah pembentukan koridor gajah di berbagai wilayah habitatnya. Koridor tersebut antara lain akan dibangun di kawasan perkebunan yang telah memiliki hak guna usaha (HGU), sehingga memungkinkan gajah bergerak dari satu kantong habitat ke kantong lainnya tanpa terhambat aktivitas manusia.

Selain itu, pemerintah juga berencana memperbaiki konektivitas di dalam kantong habitat yang sudah terfragmentasi. Langkah ini dinilai Raja Juli, penting untuk memperluas ruang jelajah gajah sekaligus mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan populasi.

Raja Juli menambahkan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa liar dan ekosistem hutan Indonesia. Ia juga menyebut berbagai kalangan aktivis konservasi menilai langkah tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat perlindungan satwa ikonik nasional.