Raker dengan DPD RI, Wamensos tegaskan jumlah Sekolah Rakyat akan bertambah

Jumlah Sekolah Rakyat rintisan yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan. Sejak mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 sebanyak 100 titik, kini jumlahnya sudah bertambah menjadi 165.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat masih terbuka lebar bagi pemerintah daerah yang ingin mengusulkan.

“Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ia menjelaskan, antusiasme kepala daerah sangat tinggi. Banyak di antaranya bukan hanya mengajukan usulan, tetapi juga menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Namun, jumlah sekolah yang akan dibangun sepenuhnya ditentukan oleh arahan Presiden. “Perintah Pak Presiden setiap Pemda itu harus memiliki minimal satu Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Ke depan, setiap Sekolah Rakyat permanen ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Presiden Prabowo menekankan program ini untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini, dengan prioritas pada anak-anak SD.

Selain akademik, peserta didik juga akan dibekali karakter kebangsaan, nilai agama, sosial, serta keterampilan vokasi. “Kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orangtuanya, mereka sudah punya keterampilan,” tambah Agus Jabo.

Program ini mendapatkan dukungan dari anggota DPD RI. Aji Mirni Mawarni, anggota Komite III dari Dapil Kalimantan Timur, berharap DPD dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Kami mohon, kalau memang ada Sekolah Rakyat yang akan beroperasi maupun yang sudah beroperasi, mohon kami bisa dilibatkan supaya kami bisa membantu juga program pemerintah ini. Karena memang masih banyak daerah yang belum, pendidikannya masih jauh Pak, terutama di Kalimantan Timur,” ujar Mawarni.

Sementara itu, dukungan juga datang dari anggota Komite III asal Riau, Sewitri. Ia menyampaikan bahwa kepala daerah di wilayahnya sudah siap mendukung penuh.

“Jadi kita di Riau itu ada 12 kabupaten/kota. Dan sekarang itu baru satu yang ada sekolah rakyatnya. Tetapi kepala-kepala daerah yang ada di Provinsi Riau siap untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Dan untuk lahan ataupun gedung mereka sudah siap. Jadi tinggal tindak lanjut kita dari Kemensos dan Pemerintah Pusat,” kata Sewitri.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter