Reformasi Polri perlu cara extraordinary

Setelah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) langsung bekerja dengan mengumpulkan masalah dari berbagai kalangan. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji bertanya apakah tim reformasi akan menghasilkan kertas seperti dulu?

Yang perlu direformasi, kata Susno, sebetulnya tidak perlu dirumuskan lagi. Menurutnya, naskah reformasi sudah menumpuk sejak Kapolri era reformasi.

"Sebenarnya apa yang harus direformasi tidak perlu dirumuskan lagi. Karena apa? Karena sudah sejak Kapolri zaman era reformasi, sudah membuat naskah reformasi. Sudah banyak sekali,” katanya menjawab pertanyaan Radio Elshinta, Bandung, Selasa (18/11/2025).

“Kalau ditumpuk naskah reformasi itu mungkin sampai ke bulan tingginya. Tim reformasi sekarang ini apakah akan menghasilkan kertas seperti yang dulu-dulu atau apa?,” tambahnya.

Susno menambahkan reformasi Polri tidak akan berhasil jika dilakukan hanya dengan membentuk tim, yang kemudian menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden. Menurut Susno tim reformasi cukup beranggotakan tiga orang, yang mengambil alih pimpinan Polri dan memiliki kewenangan atas segala sesuatu di Polri. Setelah Polri baik, lanjut Susno, barulah diserahkan kepada Presiden.

"Jadi yang perlu sekarang adalah bagaimana cara mereformasi Polri. Kalau mereformasinya dengan membentuk tim, kemudian tim membuat tulisan disampaikan kepada Presiden, saya kira-kira begitu saja. Bukan lagi (kertas), sudah harus aplikasi. Nah aplikasinya bagaimana?,” paparnya.

Susno lebih lanjut mengatakan sebaiknya tim reformasi cukup tiga orang saja. Siapa?

“Tarohlah Pak Jimly, Pak Mahfud, Pak Yusril. Tiga orang inilah yang langsung take over pimpinan Polri. Kapolrinya diganti 3 orang ini. Dialah yang membuat perencanaan, dia yang melaksanakan, dia yang mengelola anggaran, dia yang berwenang memberhentikan, dia yang berwenang merubah peraturan, dia yang berwenang segala sesuatu. Langsung action, ini baru reformasi,” papar Susno.

Setelah Polrinya baik, baru diserahkan kepada Presiden. “Presiden menyerahkan lagi kepada Kapolri. Insya Allah jalan," imbuh Susno dengan nada tegas.

Susno juga mengungkapkan mereformasi sesuatu yang dalam keadaan luar biasa (extraordinary), diperlukan tindakan yang luar biasa juga. Upaya mereformasi Polri selama ini selalu belum berhasil. Menurut Susno, upaya mengubah budaya sebuah organisasi, sangat tergantung kepada pimpinannya. Susno mencontohkan keberhasilan Ignasius Jonan mengubah PT. KAI menjadi lebih baik.

"Kalau orang mengatakan ini kok aneh, drastis? Sesuatu yang dalam keadaan ekstraordinary, maka cara pelaksanaannya harus extraordinary juga. Kalau biasa-biasa saja yaa sudah,” tandasnya.

Sudah sejak Kapolri era reformasi, kata Susno, semua tulisan ada untuk reformasi Polri. Bukan catatan lagi, naskah akademikm tegas Susno.

“Tapi tidak ada satu Kapolri pun yang berhasil. Merubah sesuatu budaya organisasi tergantung pimpinannya. Apa pun juga tergantung top leader organisasi itu. Yang merubah pimpinan, yang berkuasa," imbuhnya.

Susno menandaskan yang harus direformasi adalah perilaku anggota Polri, baik perilaku dalam penegakkan hukum, perilaku dalam memberikan pelayanan, dan perilaku dalam pengamanan yang masih militeristik, seperti pengamanan unjuk rasa pada Bulan Agustus 2025.

"Perilaku-perilaku seperti itu yang harus dirubah, untuk ke luar. Perilaku ke dalam adalah terkait pembinaan karir, penerimaan anggota Polri dan lain-lain. Itu yang harus direformasi," ujarnya.

Penulis: Nico Aquaresta/Ter