Satu tahun DTSEN, pemerintah perkuat verifikasi data sosial

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) genap satu tahun sejak berlaku pada 19 Februari 2025. Pemerintah kini fokus memperkuat pemutakhiran dan verifikasi data agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

DTSEN dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Tujuannya untuk menyatukan data sosial dan ekonomi nasional agar program lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih akurat.

Peringatan satu tahun DTSEN digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Acara ditandai dengan pemberian kue ulang tahun dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Karena berlangsung saat Ramadan, kue tidak dipotong.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, kekuatan DTSEN terletak pada pembaruan data yang terus dilakukan.

“DTSEN semakin solid karena pemutakhiran berkelanjutan. Ke depan melibatkan desa. Kalau dimutakhirkan terus dan tersambung dengan data kementerian lain, akan lebih presisi,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).

BPS memperkuat pembaruan data melalui ground check atau verifikasi langsung di lapangan.

Tahap pertama dimulai hari ini. Setelah pelatihan pendamping, pengecekan lapangan akan dilakukan pekan depan dan ditargetkan selesai 14 Maret 2026.

Tahap ini menyasar peserta PBI yang menderita penyakit katastropik atau kronis.

“Ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu atau kira-kira 104.000 keluarga,” kata Amalia.

Secara paralel, BPS menyiapkan tahap kedua pada akhir Februari. Verifikasi tahap kedua akan dimulai setelah Lebaran, pada 1 April 2026, dan berlangsung sekitar satu bulan.

Tahap kedua akan memeriksa seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan serta non-penderita penyakit kronis.

“Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua, di mana tahap kedua ini ground check untuk sekitar 11 juta individu atau kalau kita konversi kepada keluarga kira-kira 5,9 juta keluarga,” jelas Amalia.

Pemerintah menegaskan, pemutakhiran berkelanjutan menjadi kunci agar DTSEN semakin akurat. Desa akan dilibatkan dan data akan disambungkan dengan kementerian lain agar kebijakan sosial lebih tepat sasaran.

Data yang tidak pernah diperbarui hanya jadi angka mati. Pemerintah tampaknya tidak ingin DTSEN bernasib begitu.

Rizki Rian Saputra