Sekolah Rakyat Semarang rampung 30%, tampung 1.000 siswa miskin

Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2 di Desa Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kini telah melampaui progres 30 persen. Fasilitas ini disiapkan khusus untuk menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga prasejahtera agar mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung lokasi proyek pada Kamis (9/4/2026) untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal agar bisa beroperasi pada Juni mendatang.

“Proses pembangunan sedang berjalan. Kami targetkan bulan Juni rampung, sehingga Juli nanti seluruh siswa sudah bisa mengikuti proses pembelajaran,” ujar Gus Ipul di sela peninjauan.

Gus Ipul menekankan bahwa proyek ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah atau disebut sebagai The Invisible People.

Secara nasional, pemerintah sedang membangun 100 titik Sekolah Rakyat serupa. Tahun ini, program tersebut ditargetkan mampu menyerap 45 ribu siswa, dan diproyeksikan meningkat hingga 200 ribu siswa pada 2028.

“Bapak Presiden ingin keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pembangunan ini juga memberikan dampak ekonomi karena menyerap sekitar 60 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Sekolah Rakyat Semarang dibangun di atas lahan seluas 65.000 meter persegi dengan konsep sekolah berasrama (boarding school). Kapasitas total mencapai 1.080 siswa yang mencakup tiga jenjang pendidikan:

* SD: 540 siswa (18 rombongan belajar)

* SMP: 270 siswa (9 rombongan belajar)

* SMA: 270 siswa (9 rombongan belajar)

Proyek ini melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian Sosial sebagai pengelola operasional dan Kementerian PU melalui PT Adhi Karya sebagai pelaksana infrastruktur. Sinergi ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Peninjauan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat KemenPU Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, serta perangkat daerah setempat untuk memastikan integrasi fasilitas pendidikan dengan lingkungan sekitar berjalan optimal.

Hutomo Budi/Rama