TKDN dan kemandirian teknologi telekomunikasi nasional

Di tengah upaya Indonesia membangun fondasi ekonomi digital yang kuat, kemandirian teknologi menjadi salah satu isu strategis yang tidak bisa diabaikan.

Sektor telekomunikasi menjadi arena penting, di mana Indonesia perlu memperkuat kapasitas dalam negeri. Dalam konteks inilah kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) memainkan peran sentral. Melalui kewajiban kandungan lokal untuk berbagai perangkat telekomunikasi, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri digital juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya menjadi pasar bagi produk impor.

TKDN sejak awal dirancang untuk mendorong tumbuhnya industri lokal, meningkatkan kemampuan manufaktur, serta memperluas lapangan kerja. Di sektor telekomunikasi, kewajiban kandungan lokal mencakup berbagai jenis perangkat, mulai dari ponsel, perangkat jaringan, hingga perlengkapan pendukung layanan seluler dan internet.

Kebijakan ini juga melibatkan sejumlah kementerian yang berperan dalam menetapkan standar, mengawasi penerapan, dan mengoordinasikan arah pengembangan industri agar sejalan dengan kebutuhan nasional.

Memperkuat fondasi

Salah satu dampak yang paling terlihat dari penerapan TKDN adalah meningkatnya aktivitas produksi dalam negeri. Banyak perusahaan perangkat digital dan telekomunikasi mulai menanamkan investasi baru, baik melalui pendirian fasilitas produksi maupun bermitra dengan manufaktur nasional. Langkah ini membantu memperkaya struktur industri, membuka lapangan kerja teknis, dan mendorong transfer pengetahuan.

Di saat yang sama, meningkatnya aktivitas manufaktur juga memperkuat ketahanan pasok nasional. Selama beberapa tahun terakhir, gangguan rantai pasok global menunjukkan betapa rentannya negara yang terlalu bergantung pada impor komponen penting. Dengan tumbuhnya kemampuan produksi lokal, risiko keterlambatan perangkat atau kenaikan biaya akibat situasi luar negeri bisa ditekan. Indonesia mulai membangun kapasitas untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada teknologi asing.

Tak kalah penting, TKDN juga memicu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ketika perusahaan global diwajibkan melibatkan tenaga teknis lokal dan bekerja sama dengan institusi pendidikan atau laboratorium dalam negeri, proses alih teknologi berlangsung lebih cepat. Indonesia berkesempatan memperluas basis insinyur, teknisi, dan tenaga riset yang memahami teknologi telekomunikasi modern.

Tantangan implementasi

Meski membawa banyak manfaat, penerapan TKDN juga memiliki tantangan yang perlu dicermati agar tujuan besar kemandirian teknologi benar-benar terwujud.

Pertama, risiko stagnasi inovasi. Jika pemenuhan TKDN lebih banyak bertumpu pada aktivitas perakitan, bukan pengembangan komponen inti, industri dalam negeri bisa terjebak dalam aktivitas bernilai tambah rendah. Untuk naik kelas, Indonesia harus mulai mendorong produksi komponen kunci, seperti modul radio, chip, software embedded, hingga sistem kendali yang menjadi otak perangkat telekomunikasi.

Kedua, konsistensi regulasi. Dunia usaha menginginkan kepastian. Ketika kebijakan TKDN dilunakkan secara mendadak atau pengecualian diberikan terlalu luas, hal ini dapat mengurangi insentif bagi perusahaan yang sudah berinvestasi membangun fasilitas produksi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat, tanpa mempertimbangkan kesiapan industri bisa menghambat masuknya teknologi baru dan mengurangi pilihan bagi masyarakat.

Ketiga, kesiapan ekosistem produksi. Tidak semua komponen telekomunikasi dapat diproduksi secara instan di dalam negeri. Diperlukan investasi jangka panjang, laboratorium uji, riset terpadu, dan pasokan bahan baku yang stabil. Tanpa itu, permintaan terhadap komponen lokal mungkin sulit terpenuhi dan justru menimbulkan hambatan baru bagi industri.

Arah kebijakan

Agar TKDN benar-benar menjadi mesin pembangunan industri telekomunikasi nasional, beberapa langkah strategis perlu diperkuat.

Pertama, pemerintah memerlukan peta jalan teknologi yang jelas. Setiap tahun harus ada target peningkatan kapabilitas, bukan hanya peningkatan angka kandungan lokal. Peningkatan harus diarahkan pada penguasaan teknologi inti yang menentukan daya saing industri telekomunikasi global.

Kedua, perlu adanya insentif berbasis inovasi. Perusahaan yang mengembangkan riset dan desain teknologi dalam negeri perlu mendapat fasilitas tambahan, seperti keringanan pajak, dukungan pendanaan riset, atau prioritas dalam proyek strategis nasional. Dengan begitu, TKDN bukan hanya mendorong produksi fisik, tetapi juga penciptaan intelektual dan teknologi lokal.

Ketiga, koordinasi antarkementerian dan lembaga harus dipertegas. Harmonisasi regulasi akan memastikan bahwa proses perizinan, sertifikasi, dan verifikasi kandungan lokal berjalan efisien dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi industri. Kepastian regulasi merupakan faktor penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Keempat, kebijakan pengecualian harus diterapkan secara selektif, hanya untuk teknologi yang benar-benar belum dapat diproduksi atau masih dalam tahap penelitian. Pengecualian pun harus diimbangi dengan kewajiban kontribusi teknologi tertentu, seperti pengembangan laboratorium uji, pelatihan tenaga ahli, atau program riset bersama.

TKDN dan masa depan

Sektor telekomunikasi sedang memasuki fase baru dengan munculnya jaringan berbasis arsitektur terbuka, seperti Open RAN, teknologi cloud-native, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta layanan digital bernilai tambah lainnya. TKDN harus menyesuaikan diri dengan arah perkembangan ini. Peluang terbesar justru berada di ranah perangkat lunak, seperti aplikasi pengendali jaringan, algoritma optimasi, atau modul digital yang bisa dikembangkan oleh talenta lokal, tanpa membutuhkan pabrik skala besar.

Jika TKDN mulai menilai kontribusi teknologi berbasis perangkat lunak dan inovasi intelektual, industri telekomunikasi nasional akan memiliki jalur lompatan yang lebih cepat, tidak lagi bergantung pada kemampuan manufaktur semata. Ini juga membuka kesempatan bagi generasi muda dan startup teknologi untuk masuk ke sektor telekomunikasi melalui inovasi berbasis digital.

Diterapkan secara benar, TKDN dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian teknologi telekomunikasi nasional. Kebijakan ini mampu mendorong investasi lokal, meningkatkan kapasitas produksi, memperkaya keahlian tenaga kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri digital kawasan.

Meskipun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada eksekusi: regulasi yang konsisten, insentif yang tepat, arah teknologi yang jelas, dan pembangunan ekosistem riset yang mendalam. Jika semua elemen itu bergerak seiring, TKDN bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi menjadi mesin transformasi industri yang membuat Indonesia tidak lagi sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan pencipta.