Transportasi publik Jakarta: antara ekspansi layanan dan integrasi

Minat publik Jakarta terhadap kebutuhan transportasi terus meningkat seiring perkembangan kota dan mobilitas warganya. Harapan masyarakat agar transportasi publik terintegrasi dan terjangkau semakin menguat di tengah masalah kemacetan serta pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut tingkat penggunaan transportasi umum di Ibu Kota masih tergolong rendah. Dari sekitar 20,2 juta perjalanan per hari, baru 22,19 persen warga Jakarta yang memanfaatkan angkutan umum.

Rano juga menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan penambahan ruas jalan. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 2,7 persen per tahun, sementara penambahan ruas jalan hanya sekitar 0,01 persen.

Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor utama memburuknya kemacetan dan tingginya tekanan mobilitas di Jakarta.

Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan subsidi transportasi publik menjadi perhatian utama masyarakat. Pada 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengalokasikan anggaran besar untuk sektor perhubungan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau.

Subsidi terbesar dialokasikan kepada Transjakarta sebesar Rp3,75 triliun, disusul MRT Jakarta sebesar Rp536,70 miliar dan LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan terus mempercepat pengembangan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD), memperkuat integrasi fisik antarmoda, serta menyempurnakan sistem pembayaran transportasi publik. Program #JagaJakarta juga digencarkan sebagai ajakan menjaga kenyamanan dan keamanan transportasi publik secara kolektif.

Halaman selanjutnya: Ekspansi layanan dan modernisasi angkutan massal. Ekspansi layanan dan modernisasi angkutan massal. Pengembangan angkutan massal di Jakarta terus berjalan. LRT Jakarta saat ini beroperasi secara komersial pada rute Kelapa Gading–Velodrome Rawamangun sepanjang 5,8 kilometer sejak 1 Desember 2019. Sementara itu, pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome–Manggarai terus dikebut dengan progres mencapai 77,9 persen per 4 November 2025.

Perpanjangan jalur sepanjang 6,4 kilometer tersebut akan menghubungkan lima stasiun, yakni Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai.

Sebagai persiapan operasional, LRT Jakarta telah merekrut 20 masinis baru. Secara keseluruhan, panjang jalur LRT Jakarta dari Pegangsaan Dua hingga Manggarai mencapai 12,2 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 26 menit. Operasional fase 1B ditargetkan dimulai pada Agustus 2026.

Terkait sistem pembayaran, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Quick Response Indonesian Standart (QRIS) tap sebagai metode pembayaran digital untuk layanan transportasi Light Rapid Transit (LRT) Jakarta di stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (4/12).

Di sektor MRT, pembangunan fase 2A menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dengan tujuh stasiun bawah tanah, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Proyek ini terbagi dalam dua segmen, yakni Bundaran HI–Harmoni yang ditargetkan rampung pada 2027 dan Harmoni–Kota pada 2029. Nilai proyek mencapai sekitar Rp25,3 triliun melalui kerja sama pinjaman Pemerintah Indonesia dan Jepang. Hingga Oktober 2025, progres konstruksi telah mencapai 54,36 persen, melampaui target akhir tahun sebesar 51,73 persen.

Pengembangan kawasan berbasis transit (transit oriented development/TOD) MRT Jakarta diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk wajah baru kota. Sejumlah kawasan seperti Blok M, Setiabudi, Istora Senayan, Fatmawati, Bundaran HI, Lebak Bulus, hingga Kota Tua diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis transportasi publik.

PT MRT Jakarta (Perseroda) turut menyiapkan pembangunan jembatan ikonik berbentuk melingkar atau cincin donat di Dukuh Atas untuk menghubungkan empat kuadran utama kawasan bisnis dan transportasi pada kawasan itu.

Jembatan tersebut akan mengintegrasikan empat moda transportasi sekaligus: MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KCI Commuter Line dan kereta bandara.

Tercatat sembilan stasiun MRT Jakarta yang telah mendapatkan hak penamaan (naming rights), yaitu Bundaran HI Bank DKI, Stasiun Fatmawati Indomaret, Cipete Raya TUKU, Blok M BCA, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia.

PT MRT Jakarta (Perseroda) juga menambah pilihan gantungan kunci sebagai alat untuk membayar tiket secara digital yang terintegrasi dengan ekosistem gaya hidup bernama allride, dengan menggandeng Tahilalat. Sementara itu, Transjakarta terus memperluas jangkauan layanan hingga wilayah penyangga melalui Transjabodetabek dengan tarif Rp3.500, melayani rute dari Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, BSD, hingga PIK 2.

Sejumlah rute perluasan Transjabodetabek yakni B11 (Summarecon Bekasi–Cawang). B21 (Bekasi Timur–Cawang). B41 (Vida Bekasi–Cawang Sentral). D11 (Depok–Cawang Sentral via Cibubur). D21 (Universitas Indonesia–Lebak Bulus). D41 (Sawangan–Lebak Bulus via Tol Desari). P11 (Blok M–Bogor). S11 (BSD [Serpong]–Jelambar). S21 (CSW–Ciputat). S22 (Ciputat–KP Rambutan). S61 (Alam Sutera–Blok M). SH1 (Kalideres–Perkantoran Soekarno Hatta). T11 (Poris Plawad–Petamburan). T12 (Poris Plawad–Juanda). T31 (PIK 2–Blok M).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menargetkan pengoperasian 550 bus listrik Transjakarta hingga akhir 2025, dengan rute Blok M–Ancol sepenuhnya menggunakan armada listrik.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyebutkan tujuh halte Transjakarta telah mengantongi hak penamaan (naming rights), di mana yang terbaru diresmikan, yakni Halte Senen Toyota Rangga atau dulunya Halte Pasar Senen.

Sebelumnya Transjakarta sudah memiliki enam penamaan halte lainnya antara lain, Halte Bundaran HI Astra, Halte Senayan Bank DKI, Halte Widya Chandra Telkomsel, Halte Cawang Sentral 1 Polypaint, Halte Swadarma Paragon Corp, dan Halte Petukangan D’Masiv.

Lonjakan penumpang dan tantangan integrasi sistem

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan lonjakan penggunaan transportasi publik sepanjang 2025. Jumlah penumpang LRT Jakarta pada Januari–Oktober 2025 mencapai 1,1 juta orang atau lebih dari 3.500 orang per hari.

Tingkat kepuasan pelanggan mencapai 93,85 persen dan capaian standar pelayanan minimum 98,54 persen. LRT Jakarta ditargetkan melayani 1,2 juta penumpang hingga akhir 2025. Kemudian, jumlah penumpang MRT Jakarta pada Oktober 2025 tercatat 4.398.017 orang.

Sepanjang November 2025, PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatatkan 4.173.621 pelanggan menggunakan layanan MRT Jakarta pada November 2025. Dari total pelanggan tersebut, diketahui sekitar 139.121 pelanggan per hari naik MRT Jakarta.

Pada November 2025 ini pula, pada hari kerja Senin—Jumat, angka keterangkutan (ridership) mencapai 156.994 pelanggan per hari dan pada akhir pekan (weekend) mencapai 103.374 pelanggan. Konsistensi angka keterangkutan saat hari kerja di atas 120—130 ribu pelanggan per hari menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi publik saat weekdays.

Transjakarta menjadi moda dengan jumlah penumpang terbesar. Pada Oktober 2025, jumlah penumpang mencapai 40.360.840 orang.

Secara kumulatif Januari–Oktober 2025, Transjakarta melayani 339.113.847 penumpang atau meningkat 7,07 persen dibandingkan tahun 2024. Jumlah bus yang beroperasi tercatat 5.073 unit, dan target penumpang 2025 diproyeksikan menembus 400 juta orang.

Namun, peningkatan layanan itu bersamaan dengan tantangan keselamatan. Dalam satu bulan, tercatat tiga kecelakaan bus Transjakarta. Salah satu kecelakaan terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur, ketika bus Transjakarta menabrak pengendara hingga terjatuh dan menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka pada Jumat (19/9) sekitar pukul 05.30 WIB.

Kecelakaan lainnya terjadi pada Kamis (18/9) di Jalan Cideng Timur, tepatnya di perempatan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Insiden tersebut melibatkan bus Transjakarta koridor 3 dan sebuah truk. Serangkaian kecelakaan ini memicu sorotan publik terhadap aspek keselamatan operasional angkutan massal.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan setiap pengemudi yang akan masuk layanan Transjakarta wajib memiliki sertifikasi pengemudi angkutan umum.

Sertifikasi diperoleh melalui Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi atau Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, berlaku selama tiga tahun, dan diperpanjang melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain kecelakaan, tantangan keamanan juga muncul akibat vandalisme dan perusakan saat demonstrasi. Transjakarta mencatat 22 halte dirusak akibat unjuk rasa pada Jumat (25/5). Akibat peristiwa ini, PT Transjakarta menaksir kerugian mencapai Rp 41,6 miliar.

Maka itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk bersama-sama #JagaJakarta agar ruang publik dan transportasi umum tetap aman dan nyaman. Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong integrasi bertahap MRT, LRT, dan Transjakarta agar berfungsi sebagai satu sistem layanan.

MRT diarahkan sebagai tulang punggung angkutan massal, LRT sebagai penghubung kawasan permukiman, dan Transjakarta sebagai jaringan pengumpan. Manggarai diproyeksikan menjadi simpul integrasi utama dengan konsep pembayaran satu kali perjalanan (single journey system).

Tantangan akan selalu ada, namun pengembangan transportasi publik semakin menjadi fondasi utama Jakarta menuju kota yang lebih berkelanjutan dan global.