Yuke Yurike angkat bicara terkait meninggalnya sopir truk sampah akibat kelelahan lembur

Kematian seorang sopir truk sampah di Jakarta Selatan, pada Jumat (5/12/2025) lalu telah memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Menanggapi kejadian ini, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, menyuarakan keprihatinan mendalam dan mendesak adanya tindakan serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saya turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Yudi. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang kembali. Kami di DPRD, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Harus ada evaluasi total terhadap sistem kerja dan beban kerja para petugas di lapangan,” ujar Yuke Yurike di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan laporan, Yudi mengembuskan napas terakhirnya setelah mengalami sesak napas dan kejang. Sehari sebelumnya, ia tercatat bekerja lebih dari 14 jam, termasuk antre selama delapan jam di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pola kerja ekstrem ini disebut telah menjadi rutinitas yang menguras tenaga dan waktu istirahatnya.

Yuke menegaskan bahwa jika terbukti Yudi meninggal dunia saat menjalankan tugas, maka semua haknya sebagai pekerja harus dipenuhi dan keluarganya harus mendapatkan tanggungan yang layak dari pemerintah.

“Jika terbukti almarhum meninggal dunia dalam menjalankan tugas, maka semua hak-haknya harus dipenuhi dan keluarganya harus mendapat tanggungan. Kejadian ini harus menjadi momentum. Untuk para pekerja dengan risiko tinggi seperti PJLP, sudah saatnya pemerintah provinsi mempertimbangkan secara serius adanya tunjangan tambahan atau jaminan asuransi khusus. Nyawa manusia tidak ada harganya, dan negara harus hadir untuk melindungi setiap pekerjanya,” tegasnya.

Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yg juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta ini juga menekankan bahwa tragedi kematian Yudi harus menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, sistem yang ada saat ini jelas tidak efisien dan membebani para pekerja lapangan secara berlebihan.

“Pemprov harus segera berbenah dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Jakarta. Tidak boleh ada lagi pekerja yang harus mengorbankan nyawanya demi menjalankan tugas. Kami perlu sistem yang lebih efisien, beban kerja yang terukur, dan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi semua pekerja di sektor ini. Ini adalah tanggung jawab pemerintah yang tidak bisa ditunda lagi,” tambah Yuke Yurike dengan penuh penekanan.

Kasus ini menyoroti kembali kondisi kerja para petugas lapangan yang rentan, terutama mereka yang berstatus PJLP. Desakan untuk perbaikan sistem, pengawasan jam kerja, serta pemberian jaminan sosial dan kesehatan yang memadai bagi pekerja berisiko tinggi kini menjadi agenda mendesak yang harus segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.