Ahli K3 soroti budaya keselamatan di proyek RDMP Balikpapan

Kompleksitas pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai menuntut penerapan standar Health, Safety, and Environment (HSE) yang tinggi. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M Kholid Syeirazi, menyusul peresmian RDMP Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto awal pekan ini.

Kholid menilai, tingginya tingkat kerumitan proyek membuat penerapan HSE ketat menjadi kebutuhan mutlak, tidak hanya bagi Pertamina, tetapi juga bagi seluruh mitra kerja, termasuk kontraktor.

“Ini proyek yang sangat rumit, termasuk dari sisi fasilitas. Karena itu kontraktor harus benar-benar teruji dan mampu menerapkan standar HSE yang tinggi. Aspek HSE ini sangat penting karena risikonya juga tinggi,” kata Kholid.

Menurutnya, RDMP Balikpapan memiliki tingkat risiko lebih besar dibandingkan pembangunan kilang baru, karena proyek tersebut dilakukan dengan meng-upgrade kilang eksisting yang masih beroperasi.

“RDMP itu menambah kapasitas sekaligus kompleksitas, di saat kilang eksisting tetap berjalan,” ujarnya.

Dari sisi kapasitas, RDMP Balikpapan meningkatkan kemampuan pengolahan kilang sebesar 100 ribu barel per hari, dari sebelumnya 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari. Sementara dari sisi kompleksitas, proyek ini dilengkapi fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang memungkinkan pengolahan residu minyak menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Dengan adanya RFCC, seluruh turunan minyak bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual, termasuk produk petrokimia,” jelas Kholid.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur penunjang seperti tangki penyimpanan dan jaringan pipa juga memerlukan spesifikasi teknis tinggi, termasuk ketahanan terhadap korosi.

“Di tahap EPC, hampir semuanya masuk kategori high-risk. Karena itu penerapan HSE tinggi menjadi keharusan,” tegasnya.

Pandangan senada disampaikan pakar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Indonesia, Profesor Zulkifli Djunaidi. Ia menjelaskan bahwa penerapan HSE erat kaitannya dengan pencapaian Man Safe-Hours atau jam kerja aman, yang dihitung secara kolektif, bukan per individu.

“Jam Kerja Aman dihitung dari akumulasi jam kerja aktual seluruh pekerja, baik operator, kontraktor, maupun subkontraktor,” ujar Zulkifli seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (15/1). 

Secara umum, perhitungannya dilakukan dengan mengalikan jumlah pekerja, jam kerja per hari, dan jumlah hari kerja, lalu dikurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan atau Loss Time Injury (LTI).

Zulkifli menilai pencapaian ratusan juta jam kerja aman, seperti yang dilaporkan Pertamina kepada Presiden Prabowo Subianto, secara teknis memungkinkan.

“Operasi migas melibatkan puluhan ribu pekerja dan berlangsung 24 jam selama bertahun-tahun. Misalnya, 4.000 pekerja dengan jam kerja 12 jam per hari sudah bisa menghasilkan lebih dari 17 juta jam kerja per tahun,” paparnya.

Zulkifli menambahkan, Man Safe-Hours merupakan salah satu lagging indicator kinerja HSE perusahaan. “Semakin tinggi jam kerja aman, berarti tingkat keselamatan juga semakin baik,” ujarnya.

Meski demikian, Zulkifli mendorong agar indikator kinerja HSE tidak hanya berfokus pada aspek hilir, tetapi juga hulu, seperti keandalan peralatan, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pemeliharaan.

Zulkifli juga menilai positif budaya keselamatan yang diterapkan dalam proyek RDMP Balikpapan. Berdasarkan hasil asesmen, budaya keselamatan proyek tersebut berada pada level 4 dari 5, atau kategori proaktif.

“Artinya sudah melampaui sekadar kepatuhan standar, dan masuk pada tahap continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (12/1), Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP Balikpapan. Proyek ini diharapkan dapat menekan impor bahan bakar minyak hingga 8,24 juta kiloliter per tahun. Dalam kesempatan tersebut, Pertamina melaporkan bahwa selama pelaksanaan proyek RDMP Balikpapan telah tercapai sekitar 150 juta jam kerja aman.