Indonesia bidik peluang kerja PMI di Bulgaria dan Albania

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyatakan peluang penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Bulgaria dan Albania masih terbuka dan strategis untuk dikembangkan melalui kerja sama bilateral.

Hal itu disampaikan Christina usai pertemuan daring dengan Duta Besar RI untuk Bulgaria, merangkap Albania dan Makedonia Utara, Listiana Operananta, Senin (26/1).

“Kami menerima laporan (brafax) dari KBRI Sofia bahwa meskipun kondisi pemerintahan di Bulgaria belum stabil, peluang penempatan pekerja migran Indonesia tetap ada,” kata Christina melalui keterangan resmi Kementerian pada Senin.

Ia menjelaskan, peluang di Bulgaria terbuka pada sejumlah sektor, terutama perhotelan dan manufaktur, di sektor perhotelan sendiri, kebutuhan tenaga kerja Indonesia saat musim turis diperkirakan mencapai 700–800 orang.

“Selain itu, ada peluang kontrak 2–3 tahun di sektor perhotelan untuk front office, housekeeping, cleaner, hingga terapis,” ujarnya.

Selain itu, sektor manufaktur juga berpotensi berkembang seiring rencana investasi perusahaan Korea Selatan yang akan membangun pabrik otomotif di Bulgaria.

“Akan ada pembukaan pabrik dari Korea, dan ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kami meminta peluang ini dijajaki secara lebih intensif agar Indonesia tidak tertinggal. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penempatan tenaga kerja ke Korea, khususnya yang memiliki keterampilan khusus maupun kemampuan bahasa,” katanya.

Menurut Christina, Menteri Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial Bulgaria Borislav Gutsanov juga menunjukkan komitmen untuk membangun kerja sama melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Indonesia.

“Bu Dubes menyampaikan Menteri Tenaga Kerja Bulgaria sangat antusias untuk membentuk MoU dengan Indonesia. Bahkan, sudah ada permintaan agar komunikasi teknis terus dilakukan untuk menyiapkan draf awal, yang saat ini juga sedang kami jalankan bersama Kementerian Luar Negeri,” ungkapnya.

Ia menyebut terdapat dua rencana MoU yang tengah disiapkan, yakni dengan Bulgaria dan Albania. Untuk Albania, Christina menekankan perlunya pengaturan yang lebih ketat.

“Untuk Albania, kami mendorong agar MoU disusun lebih rigid, karena selama ini sensitivitas terhadap isu pelindungan pekerja migran belum optimal. Beberapa kasus yang melibatkan PMI tidak disampaikan secara proaktif, sehingga KBRI harus turun langsung ke lapangan,” tegasnya.

Christina menambahkan bahwa penyusunan MoU menjadi instrumen penting untuk memastikan penempatan PMI berlangsung aman, teratur, dan terlindungi, termasuk menekan biaya penempatan serta menjamin kesesuaian pekerjaan dengan kontrak.

“Bahkan sebagai tindak lanjut, akan ada pertemuan daring dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Bulgaria, setelah konsep teknis MoU disepakati kedua negara,” ujar Christina.